Print ...

Kontributor...

  • Editor:

Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

UU 36/99 Harus Diamendemen

PIKIRAN RAKYAT, Senin, 27 Maret 2006, Hal.4
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:24
Oleh : (A-135), POLBAN
Dibuat : 2006-03-29, dengan 0 file

Keyword : Voice over Internet Protocol, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

BANDUNG, (PR): Pemerintah diminta segera melakukan amendemen UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terutama berkaitan dengan aspek hukum layanan Voice over Internet Protocol (VoIP), yang dinilai tidak jelas dan menimbulkan kekaburan hukum.
"Dalam UU No. 36, VoIP digolongkan hanya sebagai penyelenggaraan jasa multimedia. Akibatnya, batasan hukum VoIP menjadi kabur," ujar ahli hukum telekomunikasi Danriyanto Budhyanto, usai acara "Sharing Vision: VoIP Booming 2006" di Hotel Preanger, Bandung, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengaturan memang ada pada PP No. 52 Tahun 2000 dan Kepmen No. 21 Tahun 2001. Tapi karena tak jelasnya aturan dalam UU-nya, sehingga kurang memberi kepastian hukum pada berbagai pihak yang terlibat VoIP.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tafsiran untuk VoIP. Terutama perbedaan persepsi antara aparat hukum dan industri telekomunikasi. Akibatnya terjadilah iklim usaha yang kurang kondusif di bidang usaha telekomunikasi. "Revisi UU No.36 tersebut, harus menempatkan layanan telefon berbasis internet (VoIP-red), sebagai layanan telekomunikasi yang terpisah dari layanan multimedia," katanya.

Sementara Ketua Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Koestiadji mengatakan revisi juga harus ditujukan pada pengaturan yang lebih komprehensif. Terutama dalam hal pengaturan panggilan, yang selama ini menimbulkan masalah.
"Kepmen No. 21 hanya mengatur panggilan dari dalam ke luar negeri, tapi tidak mengatur panggilan dari luar ke dalam negeri. Karenanya aturan VoIP ini direvisi, sehingga segalanya menjadi jelas dan tidak sampai memunculkan korban lain," ujarnya.

Menyinggung usuan revisi, anggota Komisi I DPR-RI, Deddy Djamaludin Malik mengatakan pihak Komisi I telah meminta Menkominfo, agar merevisi regulasi terkait VoIP segera dilakukan. Tapi menurut dia, entah ada apa, hingga saat ini belum juga mendapat tanggapan.***

Deskripsi Alternatif :

BANDUNG, (PR): Pemerintah diminta segera melakukan amendemen UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terutama berkaitan dengan aspek hukum layanan Voice over Internet Protocol (VoIP), yang dinilai tidak jelas dan menimbulkan kekaburan hukum.
"Dalam UU No. 36, VoIP digolongkan hanya sebagai penyelenggaraan jasa multimedia. Akibatnya, batasan hukum VoIP menjadi kabur," ujar ahli hukum telekomunikasi Danriyanto Budhyanto, usai acara "Sharing Vision: VoIP Booming 2006" di Hotel Preanger, Bandung, akhir pekan lalu.

Menurut dia, pengaturan memang ada pada PP No. 52 Tahun 2000 dan Kepmen No. 21 Tahun 2001. Tapi karena tak jelasnya aturan dalam UU-nya, sehingga kurang memberi kepastian hukum pada berbagai pihak yang terlibat VoIP.

Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tafsiran untuk VoIP. Terutama perbedaan persepsi antara aparat hukum dan industri telekomunikasi. Akibatnya terjadilah iklim usaha yang kurang kondusif di bidang usaha telekomunikasi. "Revisi UU No.36 tersebut, harus menempatkan layanan telefon berbasis internet (VoIP-red), sebagai layanan telekomunikasi yang terpisah dari layanan multimedia," katanya.

Sementara Ketua Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Koestiadji mengatakan revisi juga harus ditujukan pada pengaturan yang lebih komprehensif. Terutama dalam hal pengaturan panggilan, yang selama ini menimbulkan masalah.
"Kepmen No. 21 hanya mengatur panggilan dari dalam ke luar negeri, tapi tidak mengatur panggilan dari luar ke dalam negeri. Karenanya aturan VoIP ini direvisi, sehingga segalanya menjadi jelas dan tidak sampai memunculkan korban lain," ujarnya.

Menyinggung usuan revisi, anggota Komisi I DPR-RI, Deddy Djamaludin Malik mengatakan pihak Komisi I telah meminta Menkominfo, agar merevisi regulasi terkait VoIP segera dilakukan. Tapi menurut dia, entah ada apa, hingga saat ini belum juga mendapat tanggapan.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id