Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

Revisi UUK Perlu Dilengkapi

PIKIRAN RAKYAT, Rabu, 22 Maret 2006, Hal.4
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:23
Oleh : (A-I09), POLBAN
Dibuat : 2006-03-27, dengan 0 file

Keyword : Undang-undang ketenaga kerjaan

JAKARTA, (PR): Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha mempunyai kesempatan untuk melengkapi draf revisi Undang-Undang Ketenaga kerjaan No.13/2003. Dengan demikian, draf tersebut bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak, sebelum diajukan ke DPR.
"Draf itu bukan kreasi Depnakertrans, tetapi merupakan draf pemerintah setelah menghimpun sejumlah masalah ketenaga kerjaan dari berbagai sektor. Jadi, ini boleh dikatakan merupakan produk pemerintah dan Depnakertrans sebagai leading sector pembahasannya," kata Sekjen Depnakertrans Harry Heriawan di Jakarta, Selasa (21/3).

Dikatakan, revisi ini terkait erat dengan Inpres No. 3 Tahun 2006 yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru dan mengatasi masalah pengangguran.

Masalah ketenaga kerjaan selama ini, kata dia, selalu masuk urutan tujuh dan delapan dari 12 masalah investasi di Indonesia. Demikian pula di sejumlah pertemuan atau seminar nasional dan internasional, masalah ketenaga kerjaan selalu mengemuka. "Tapi sebelum Inpres No.3 tahun 2006 diterbitkan sejak setahun lalu sudah ada usulan dari berbagai pihak agar UU NO.13/2003 direvisi," kata Muzni Tambusai, Dirjen Penyelesaian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Depnakertrans.

Diakui, draf revisi UU yang dibuat pemerintah banyak ditolak kalangan serikat pekerja. Mereka pada umumnya menilai isi draf tersebut lebih menguntungkan pengusaha. Untuk itu, Depnakertrans telah meminta kalangan serikat pekerja dan pengusaha untuk membuat draf sandingan.

Sampai saat ini sudah beberapa serikat pekerja yang menyampaikan drafnya, begitu juga dengan Apindo. "Kita akan bahas draf sandingan tersebut untuk dicapai kesepakatan sebelum dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Muzni.

Harry menambahkan, revisi UU No. 13 Tahun 2003 merupakan satu paket dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi.

Sementara usulan revisi UU No. 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek sedang diproses di DPR. Keempat revisi UU tersebut merupakan satu paket dari perbaikan sistem ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Perubahan mendasar pada UU No. 3/1992 antara lain tentang status badan penyelenggara. Jika selama ini berbentuk persero, diusulkan menjadi waliamanah agar seluruh keuntungan bisa dimanfaatkan pekerja dan pengusaha.

Selama ini banyak dana Jamsostek yang diserahkan ke pemerintah baik melalui pajak maupun dividen. Di negara maju pemerintah tidak mengambil dana pekerja untuk anggaran belanjanya, sebaliknya pemerintah menambah modal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Depnakertrans juga mengusulkan perluasan program dengan menambah program santunan pemutusan hubungan kerja.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, (PR): Serikat pekerja dan asosiasi pengusaha mempunyai kesempatan untuk melengkapi draf revisi Undang-Undang Ketenaga kerjaan No.13/2003. Dengan demikian, draf tersebut bisa mengakomodasi kepentingan banyak pihak, sebelum diajukan ke DPR.
"Draf itu bukan kreasi Depnakertrans, tetapi merupakan draf pemerintah setelah menghimpun sejumlah masalah ketenaga kerjaan dari berbagai sektor. Jadi, ini boleh dikatakan merupakan produk pemerintah dan Depnakertrans sebagai leading sector pembahasannya," kata Sekjen Depnakertrans Harry Heriawan di Jakarta, Selasa (21/3).

Dikatakan, revisi ini terkait erat dengan Inpres No. 3 Tahun 2006 yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru dan mengatasi masalah pengangguran.

Masalah ketenaga kerjaan selama ini, kata dia, selalu masuk urutan tujuh dan delapan dari 12 masalah investasi di Indonesia. Demikian pula di sejumlah pertemuan atau seminar nasional dan internasional, masalah ketenaga kerjaan selalu mengemuka. "Tapi sebelum Inpres No.3 tahun 2006 diterbitkan sejak setahun lalu sudah ada usulan dari berbagai pihak agar UU NO.13/2003 direvisi," kata Muzni Tambusai, Dirjen Penyelesaian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Depnakertrans.

Diakui, draf revisi UU yang dibuat pemerintah banyak ditolak kalangan serikat pekerja. Mereka pada umumnya menilai isi draf tersebut lebih menguntungkan pengusaha. Untuk itu, Depnakertrans telah meminta kalangan serikat pekerja dan pengusaha untuk membuat draf sandingan.

Sampai saat ini sudah beberapa serikat pekerja yang menyampaikan drafnya, begitu juga dengan Apindo. "Kita akan bahas draf sandingan tersebut untuk dicapai kesepakatan sebelum dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat," ujar Muzni.

Harry menambahkan, revisi UU No. 13 Tahun 2003 merupakan satu paket dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Transmigrasi.

Sementara usulan revisi UU No. 3 Tahun 1993 tentang Jamsostek sedang diproses di DPR. Keempat revisi UU tersebut merupakan satu paket dari perbaikan sistem ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Perubahan mendasar pada UU No. 3/1992 antara lain tentang status badan penyelenggara. Jika selama ini berbentuk persero, diusulkan menjadi waliamanah agar seluruh keuntungan bisa dimanfaatkan pekerja dan pengusaha.

Selama ini banyak dana Jamsostek yang diserahkan ke pemerintah baik melalui pajak maupun dividen. Di negara maju pemerintah tidak mengambil dana pekerja untuk anggaran belanjanya, sebaliknya pemerintah menambah modal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Depnakertrans juga mengusulkan perluasan program dengan menambah program santunan pemutusan hubungan kerja.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: