Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

Serba Salah Karena Revisi

TEMPO, No.6/XXXV/3-9 April 2006, Hal.80-81
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:24
Oleh : Arif A. Kuswardono, Zaky Almubarok, Zonyansyah , POLBAN
Dibuat : 2006-04-04, dengan 0 file

Keyword : Undang-Undang Ketenagakerjaan, investasi, buruh

Rencana Undang-Undang Ketenagakerjaan dikecam buruh. Pemerintah dianggap condong membela pengusaha.

Pekan-pekan ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno mengaku serba salah. "Aku mau cooling down dulu," kata sangmenteri dengan ekspresi lesu pekan lalu kepada Tempo.

Menteri Erman memang tengah "terjepit". Sebagai menteri, departemennya mendapat perintah penting dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tugas itu adalah menggenjot investasi, karena bukan rahasia lagi, saat ini Indonesia terkena paceklik investasi.

Untuk itu, salah satunya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari paket kebijakan investasi pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, akhir Februari lalu.

Namanya paket kebijakan, inpres itu sendiri isinya adalah skema tindakan dan koordinasi dari 22 menteri, pimpinan lembaga nondepartemen, para gubernur, dan juga bupati. Pada skema itu tadi ditulis jelas, tugas, penanggung jawab, batas waktu, dan target pekerjaan masing-masing departemen dalam satu tahun ini. "Paket ini merupakan jawaban pemerintah atas buruknya iklim investasi," kata Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Investasi, Jannes Hutagalung.

Paket kebijakan itu nawaitu-nya membuat investasi jadi motor pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat. Pemerintah menganggap investasi enggan menggeliat karena iklim berusaha bak pancaroba. Lantas, inpres ini menunjuk lima faktor yang perlu dibenahi, di antaranya soal pelayanan dan kejelasan aturan, pabean dan cukai, perpajakan serta tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini rupanya dianggap sandungan betul untuk investor oleh pemerintah. Maka, saking pentingnya revisi ini, parlemen ditargetkan April masuk dan sebelum akhir tahun sudah berlaku. Kira-kira bakal bersamaan dengan revisi UU Penanaman Modal.

Nah, karena tugas itulah, Erman kini kena sodok kiri-kanan lantaran menyuruh parlemen "ngebut" dengan alasan yang kurang kuat. Alasan "filosofis" revisi, yakni masalah investasi, dinilai lemah. "Masalah investasi, 60 persen ada dalam 'rumah pemerintah' sendiri," kata Yanuar Rizky, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, mengutip hasil penelitian World Economic Forum 2005.

Masalah "dalam rumah" itu antara lain meliputi pemerintahan yang tidak efisien, keterbatasan infrastruktur, perpajakan yang apatis, korupsi, sumber daya manusia yang kurang, stabilitas pemerintahan. "Di tengah pengangguran yang meningkat ini, pemerintah ikut menuding buruh sebagai biang masalah investasi. Ini pemerintahan elitis," kata Yanuar.

Menjadikan buruh sebagai kambing hitam, menurut alumnus Universitas Gadjah Mada ini, tidak tepat. "Kalau mau revisi, jangan seperti orang buta menolong orang buta. Sama-sama tak tahu mau ke mana," kata mantan Ketua Serikat Pekerja Bursa Efek Jakarta ini. Fakta aneh lain, draf revisi itu malah sudah diterima oleh organisasi serikat pekerja pada awal Februari lalu sebelum inpres keluar.

Selain itu, belakangan Menteri Erman menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Tenaga Kerja itu dilakukan juga karena sebab lain. "Aturan itu direvisi karena bertentangan dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004)," kata Erman. Selain itu, ketentuan tentang kontrak kerja juga dianggap bertentangan dengan prinsip hukum perdata.

Penjelasan ini juga dianggap aneh karena sebagian besar materi UU Ketenagakerjaan berubah. Tak hanya menyangkut PHK atau kontrak kerja, tapi juga menyangkut tenaga kerja asing, pengupahan, pensiun buruh, sampai hak mogok.

Anggota Komisi IX Bidang Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPR, Mustafa Kamal, menyatakan, tidak jelasnya alasan pengajuan revisi karena pemerintah terburu-buru memenuhi keinginan investor asing. "Padahal, belum tentu juga mereka akan investasi," kata dia. Bahkan sampai mengajak bicara anggota Komisi saja tidak sempat. "Kita malah tahu dari koran dan Serikat Pekerja yang mengadu ke sini," kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Menurut dia, Menteri Erman telah melakukan blunder. "Teman-teman di DPR merasa di-fait accompli," katanya.

....................................................................

....................................................................

Deskripsi Alternatif :

Rencana Undang-Undang Ketenagakerjaan dikecam buruh. Pemerintah dianggap condong membela pengusaha.

Pekan-pekan ini, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno mengaku serba salah. "Aku mau cooling down dulu," kata sangmenteri dengan ekspresi lesu pekan lalu kepada Tempo.

Menteri Erman memang tengah "terjepit". Sebagai menteri, departemennya mendapat perintah penting dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tugas itu adalah menggenjot investasi, karena bukan rahasia lagi, saat ini Indonesia terkena paceklik investasi.

Untuk itu, salah satunya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari paket kebijakan investasi pemerintah. Beleid itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, akhir Februari lalu.

Namanya paket kebijakan, inpres itu sendiri isinya adalah skema tindakan dan koordinasi dari 22 menteri, pimpinan lembaga nondepartemen, para gubernur, dan juga bupati. Pada skema itu tadi ditulis jelas, tugas, penanggung jawab, batas waktu, dan target pekerjaan masing-masing departemen dalam satu tahun ini. "Paket ini merupakan jawaban pemerintah atas buruknya iklim investasi," kata Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Investasi, Jannes Hutagalung.

Paket kebijakan itu nawaitu-nya membuat investasi jadi motor pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat. Pemerintah menganggap investasi enggan menggeliat karena iklim berusaha bak pancaroba. Lantas, inpres ini menunjuk lima faktor yang perlu dibenahi, di antaranya soal pelayanan dan kejelasan aturan, pabean dan cukai, perpajakan serta tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini rupanya dianggap sandungan betul untuk investor oleh pemerintah. Maka, saking pentingnya revisi ini, parlemen ditargetkan April masuk dan sebelum akhir tahun sudah berlaku. Kira-kira bakal bersamaan dengan revisi UU Penanaman Modal.

Nah, karena tugas itulah, Erman kini kena sodok kiri-kanan lantaran menyuruh parlemen "ngebut" dengan alasan yang kurang kuat. Alasan "filosofis" revisi, yakni masalah investasi, dinilai lemah. "Masalah investasi, 60 persen ada dalam 'rumah pemerintah' sendiri," kata Yanuar Rizky, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, mengutip hasil penelitian World Economic Forum 2005.

Masalah "dalam rumah" itu antara lain meliputi pemerintahan yang tidak efisien, keterbatasan infrastruktur, perpajakan yang apatis, korupsi, sumber daya manusia yang kurang, stabilitas pemerintahan. "Di tengah pengangguran yang meningkat ini, pemerintah ikut menuding buruh sebagai biang masalah investasi. Ini pemerintahan elitis," kata Yanuar.

Menjadikan buruh sebagai kambing hitam, menurut alumnus Universitas Gadjah Mada ini, tidak tepat. "Kalau mau revisi, jangan seperti orang buta menolong orang buta. Sama-sama tak tahu mau ke mana," kata mantan Ketua Serikat Pekerja Bursa Efek Jakarta ini. Fakta aneh lain, draf revisi itu malah sudah diterima oleh organisasi serikat pekerja pada awal Februari lalu sebelum inpres keluar.

Selain itu, belakangan Menteri Erman menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Tenaga Kerja itu dilakukan juga karena sebab lain. "Aturan itu direvisi karena bertentangan dengan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004)," kata Erman. Selain itu, ketentuan tentang kontrak kerja juga dianggap bertentangan dengan prinsip hukum perdata.

Penjelasan ini juga dianggap aneh karena sebagian besar materi UU Ketenagakerjaan berubah. Tak hanya menyangkut PHK atau kontrak kerja, tapi juga menyangkut tenaga kerja asing, pengupahan, pensiun buruh, sampai hak mogok.

Anggota Komisi IX Bidang Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPR, Mustafa Kamal, menyatakan, tidak jelasnya alasan pengajuan revisi karena pemerintah terburu-buru memenuhi keinginan investor asing. "Padahal, belum tentu juga mereka akan investasi," kata dia. Bahkan sampai mengajak bicara anggota Komisi saja tidak sempat. "Kita malah tahu dari koran dan Serikat Pekerja yang mengadu ke sini," kata wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ini. Menurut dia, Menteri Erman telah melakukan blunder. "Teman-teman di DPR merasa di-fait accompli," katanya.

....................................................................

....................................................................

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: