Path: Top > Electronics Clipping > BISNIS DAN EKONOMI

Asuransi Wajib Perlu Masuk RUU Penanganan Bencana

BISNIS INDONESIA, Kamis, 1 Juni 2006, Hal.B4
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 13:46:07
Oleh : Fahmi Achmad, POLBAN
Dibuat : 2006-06-02, dengan 0 file

Keyword : asuransi kerugian, RUU Penanganan Bencana, katastropik

JAKARTA: Kalangan asuransi kerugian mengharapkan ketentuan asuransi wajib untuk perumahan dimasukkan dalam RUU Penanganan Bencana yang segera dibahas pemerintah dan dewan legislatif.


Kornelius Simandjuntak, Dirut PT Asuransi Himalaya pelindung, mengatakan draf rancangan UU Penanganan Bencana melupakan aspek asuransi yang sebenarnya signifikan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.


DPR sendiri telah menegaskan RUU Penanganan Bencana termasuk dalam salah satu prioritas yang harus diselesaikan legislatif tahun ini.
"Kami harapkan dalam RUU tersebut dimasukkan pula terutama terkait wewenang pemerintah untuk sektor perumahan agar dikenakan asuransi compulsory tersebut," ujar dia, pecan ini.


Dia menyoroti tanggung jawab dan wewenang pemerintah sesudah terjadi bencana a.l. pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar, membantu masyarakat memperbaiki rumah, serta pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi.


Adanya asuransi wajib bagi perumahan, kata dia, bisa mengurangi beban pemerintah dalam merekonstruksi pembangunan rumah yang hancur akibat bencana alam.


Pengalihan risiko bencana atau katastropik kepada asuransi baik secara sebagain dan sepenuhnya, lanjut Kornelius, menjadi bagian upaya meringankan beban masyarakat membangun kembali rumahnya.


Frans Y. Sahusilawane, Ketua Umum Asosiasi Indonesia, mengatakan wacana asuransi wajib untuk perumahan sejak lama didengungkan, namun hingga kini belum diacuhkan pemerintah.


Dia menyebutkan Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah Jepang, Taiwan maupun Turki yang membuat kebijakan asuransi mandatory untuk perumahan sejak tertimpa gempa dahsyat pada 1999.


Pada kasus bencana Aceh, Ende maupun Yogya, Frans mencontohkan minimnya dukungan regulasi asuransi wajib


Itu membuat pemerintah terpaksa menganggarkan dana pembangunan yang besar untuk merekonstruksikan perumahan masyarakat.
"Padahal beban itu bisa ditanggung asuransi,jadi bisa membantu mengurangi kemelaratan masyarakat yang tertimpa bencana," tandasnya.


Tercatat sedikitnya 40.000 bangunan hancur akibat gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang terjadi di DI Yogyakarta dan sebagian wilayah Jateng pada 27 Mei.


Sebagian besar dari bangunan yang hancur tersebut merupakan perumahan penduduk yang tidak memperoleh ganti rugi asuransi dan hanya mengharapkan bantuan pemerintah ataupun swadaya masyarakat.


Total nilai uang pertanggungan asuransi (sum insured) dari bencana gempa tersebut sebesar Rp4,2 triliun berasal dari 200 objek pertanggungan baik untuk sektor industri, komersial dan residensial.


Dari total nilai pertanggungan tersebut, untuk residensial atau perumahan ternyata hanya Rp28,5 miliar atau jauh di bawah uang pertanggungan risiko komersial sebesar Rp3 triliun dan risiko industrial Rpl,l triliun.


Berdasarkan area bencana, nilai uang pertanggungan terbesar berasal dari wilayah Yogyakarta sebanyak Rp2,8 triliun, Boyolali Rp824 miliar dan Magelang Rp396 miliar.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA: Kalangan asuransi kerugian mengharapkan ketentuan asuransi wajib untuk perumahan dimasukkan dalam RUU Penanganan Bencana yang segera dibahas pemerintah dan dewan legislatif.


Kornelius Simandjuntak, Dirut PT Asuransi Himalaya pelindung, mengatakan draf rancangan UU Penanganan Bencana melupakan aspek asuransi yang sebenarnya signifikan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.


DPR sendiri telah menegaskan RUU Penanganan Bencana termasuk dalam salah satu prioritas yang harus diselesaikan legislatif tahun ini.
"Kami harapkan dalam RUU tersebut dimasukkan pula terutama terkait wewenang pemerintah untuk sektor perumahan agar dikenakan asuransi compulsory tersebut," ujar dia, pecan ini.


Dia menyoroti tanggung jawab dan wewenang pemerintah sesudah terjadi bencana a.l. pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar, membantu masyarakat memperbaiki rumah, serta pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi.


Adanya asuransi wajib bagi perumahan, kata dia, bisa mengurangi beban pemerintah dalam merekonstruksi pembangunan rumah yang hancur akibat bencana alam.


Pengalihan risiko bencana atau katastropik kepada asuransi baik secara sebagain dan sepenuhnya, lanjut Kornelius, menjadi bagian upaya meringankan beban masyarakat membangun kembali rumahnya.


Frans Y. Sahusilawane, Ketua Umum Asosiasi Indonesia, mengatakan wacana asuransi wajib untuk perumahan sejak lama didengungkan, namun hingga kini belum diacuhkan pemerintah.


Dia menyebutkan Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah Jepang, Taiwan maupun Turki yang membuat kebijakan asuransi mandatory untuk perumahan sejak tertimpa gempa dahsyat pada 1999.


Pada kasus bencana Aceh, Ende maupun Yogya, Frans mencontohkan minimnya dukungan regulasi asuransi wajib


Itu membuat pemerintah terpaksa menganggarkan dana pembangunan yang besar untuk merekonstruksikan perumahan masyarakat.
"Padahal beban itu bisa ditanggung asuransi,jadi bisa membantu mengurangi kemelaratan masyarakat yang tertimpa bencana," tandasnya.


Tercatat sedikitnya 40.000 bangunan hancur akibat gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter yang terjadi di DI Yogyakarta dan sebagian wilayah Jateng pada 27 Mei.


Sebagian besar dari bangunan yang hancur tersebut merupakan perumahan penduduk yang tidak memperoleh ganti rugi asuransi dan hanya mengharapkan bantuan pemerintah ataupun swadaya masyarakat.


Total nilai uang pertanggungan asuransi (sum insured) dari bencana gempa tersebut sebesar Rp4,2 triliun berasal dari 200 objek pertanggungan baik untuk sektor industri, komersial dan residensial.


Dari total nilai pertanggungan tersebut, untuk residensial atau perumahan ternyata hanya Rp28,5 miliar atau jauh di bawah uang pertanggungan risiko komersial sebesar Rp3 triliun dan risiko industrial Rpl,l triliun.


Berdasarkan area bencana, nilai uang pertanggungan terbesar berasal dari wilayah Yogyakarta sebanyak Rp2,8 triliun, Boyolali Rp824 miliar dan Magelang Rp396 miliar.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: