Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

RUU APP Bisa Represi Budaya Seksualitas adalah Hak Dasar Setiap Manusia

KOMPAS, Rabu, 1 Maret 2006, Hal.13
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:20
Oleh : (HAM), POLBAN
Dibuat : 2006-03-09, dengan 0 file

Keyword : RUU APP, sensualitas, erotisme

JAKARTA, KOMPAS - Efektivitas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi untuk mencegah praktik pelanggaran kesusilaan semakin diragukan. Bahkan, berbagai kalangan memprediksikan aturan tersebut justru dapat merepresi kebudayaan dan pada akhirnya menjadi pemicu kekerasan.
"Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) jelas-jelas bertujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya setiap hari. Dalam pelaksanaannya akan terjadi represi yang ujung-ujungnya bisa memicu konflik di mana-mana," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Agama dan Filsafat Dawam Rahardjo usai seminar RUU APP di Jakarta, Selasa (28/2).

Seminar lanjutan yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak Senin, juga menghadirkan Ketua Komnas Perempuan Kemala Chandra Kirana, dan Anggota Komnas HAM Hasto Atmodjo. Ketiga pembicara menilai RUU APP potensial melanggar HAM. Karena mengatur perilaku manusia yang bisa menghilangkan hak-hak dasarnya.

Di antara pasal yang bermasalah adalah Pasal 25 Ayat 1 draf RUU APP menyebutkan, Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual. Menurut Dawam, ayat tersebut sangat rancu karena konsekuensinya undang-undang akan mengatur cara orang berpakaian untuk menghindari tudingan melakukan pornoaksi.

Kemudian Pasal 36 memberi pengecualian untuk Pasal 25 jika tujuannya untuk kegiatan adat dan agama, seni, dan olahraga atau pendidikan kesehatan. Namun, untuk olahraga dan pertunjukan seni yang harus di tempat khusus harus mendapatkan izin dari pemerintah lebih dulu.


Picu manusia emosional


Pembatasan ini bisa membuat masyarakat yang selama ini menikmati sensualitas dan erotisme kebudayaan dalam bentuk keindahan yang tertinggi (sublim) akan kehilangan hiburan. Selanjutnya muncul gangguan psikologis di mana seseorang kesulitan melepaskan stresnya dan muncul manusia yang emosional.

Awalnya memang tidak akan terlalu kentara. Tetapi lama kelamaan pasti akan muncul kekerasan terhadap budaya ataupun budaya kekerasan terhadap yang diduga melanggar kesusilaan," jelas Dawam.

Kemala dengan tegas menyatakan RUU APP berpotensi melanggar HAM. Sebab, substansi RUU APP adalah soal pengaturan terhadap seksualitas, bukan penanggulangan subordinasi manusia khususnya perempuan.

Menurutnya, seksualitas merupakan hak dasar setiap manusia daIam menjalani kehidupan. Hak tersebut mencakup untuk mendapatkan kenikmatan seksual, untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, dan untuk memegang kendali atas seksualitas pribadi tanpa diskriminasi dan kekerasan.
"Definisi pornografi dalam RUU APP tampak untuk mengendalikan seksualitas dan tubuh perempuan dengan pasal-pasal larangan dan sanksi pada cara berpakaian dan ruang gerak perempuan. Dalam konteks ini kontrol terhadap seksualitas seseorang baik oleh negara maupun non-negara merupakan pelanggaran HAM," kata Kemala.

Dia menambahkan, RUU APP juga melanggar UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Juga Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Ketiga pembicara sepakat bahwa tanpa definisi pornografi dan pornoaksi yang jelas dalam RUU APP akan terbuka peluang terjadi kriminalisasi terhadap perempuan. Bahkan, Kemala mengkhawatirkan terjadi pelembagaan diskriminasi jika Badan Anti-Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN) terbentuk pasca pengesahan RUU APP.

Aparat BAPPN sangat berpotensi mengembangkan kesewenangan individu terhadap individu lain yang memiliki nilai dan budaya berbeda dengannya," ujar Kemala.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, KOMPAS - Efektivitas Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi untuk mencegah praktik pelanggaran kesusilaan semakin diragukan. Bahkan, berbagai kalangan memprediksikan aturan tersebut justru dapat merepresi kebudayaan dan pada akhirnya menjadi pemicu kekerasan.
"Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) jelas-jelas bertujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupannya setiap hari. Dalam pelaksanaannya akan terjadi represi yang ujung-ujungnya bisa memicu konflik di mana-mana," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Agama dan Filsafat Dawam Rahardjo usai seminar RUU APP di Jakarta, Selasa (28/2).

Seminar lanjutan yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak Senin, juga menghadirkan Ketua Komnas Perempuan Kemala Chandra Kirana, dan Anggota Komnas HAM Hasto Atmodjo. Ketiga pembicara menilai RUU APP potensial melanggar HAM. Karena mengatur perilaku manusia yang bisa menghilangkan hak-hak dasarnya.

Di antara pasal yang bermasalah adalah Pasal 25 Ayat 1 draf RUU APP menyebutkan, Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual. Menurut Dawam, ayat tersebut sangat rancu karena konsekuensinya undang-undang akan mengatur cara orang berpakaian untuk menghindari tudingan melakukan pornoaksi.

Kemudian Pasal 36 memberi pengecualian untuk Pasal 25 jika tujuannya untuk kegiatan adat dan agama, seni, dan olahraga atau pendidikan kesehatan. Namun, untuk olahraga dan pertunjukan seni yang harus di tempat khusus harus mendapatkan izin dari pemerintah lebih dulu.


Picu manusia emosional


Pembatasan ini bisa membuat masyarakat yang selama ini menikmati sensualitas dan erotisme kebudayaan dalam bentuk keindahan yang tertinggi (sublim) akan kehilangan hiburan. Selanjutnya muncul gangguan psikologis di mana seseorang kesulitan melepaskan stresnya dan muncul manusia yang emosional.

Awalnya memang tidak akan terlalu kentara. Tetapi lama kelamaan pasti akan muncul kekerasan terhadap budaya ataupun budaya kekerasan terhadap yang diduga melanggar kesusilaan," jelas Dawam.

Kemala dengan tegas menyatakan RUU APP berpotensi melanggar HAM. Sebab, substansi RUU APP adalah soal pengaturan terhadap seksualitas, bukan penanggulangan subordinasi manusia khususnya perempuan.

Menurutnya, seksualitas merupakan hak dasar setiap manusia daIam menjalani kehidupan. Hak tersebut mencakup untuk mendapatkan kenikmatan seksual, untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, dan untuk memegang kendali atas seksualitas pribadi tanpa diskriminasi dan kekerasan.
"Definisi pornografi dalam RUU APP tampak untuk mengendalikan seksualitas dan tubuh perempuan dengan pasal-pasal larangan dan sanksi pada cara berpakaian dan ruang gerak perempuan. Dalam konteks ini kontrol terhadap seksualitas seseorang baik oleh negara maupun non-negara merupakan pelanggaran HAM," kata Kemala.

Dia menambahkan, RUU APP juga melanggar UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Juga Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Ketiga pembicara sepakat bahwa tanpa definisi pornografi dan pornoaksi yang jelas dalam RUU APP akan terbuka peluang terjadi kriminalisasi terhadap perempuan. Bahkan, Kemala mengkhawatirkan terjadi pelembagaan diskriminasi jika Badan Anti-Pornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN) terbentuk pasca pengesahan RUU APP.

Aparat BAPPN sangat berpotensi mengembangkan kesewenangan individu terhadap individu lain yang memiliki nilai dan budaya berbeda dengannya," ujar Kemala.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: