Path: Top > Electronics Clipping > PENDIDIKAN

Depdiknas Harus Efisien dan Kedepankan Program Realistis

KOMPAS, Sabtu, 1 April 2006, Hal.1
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:24
Oleh : (NAR) , POLBAN
Dibuat : 2006-04-05, dengan 0 file

Keyword : anggaran pendidikan

JAKARTA, KOMPAS - Perjuangan gigih berbagai kalangan untuk mengawal pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN patut dihargai demi layanan prima sektor pendidikan. Namun, semangat itu perlu disikapi Departemen Pendidikan Nasional secara positif, dengan membuat rencana penggunaan anggaran yang matang.
"Jangan sampai anggaran sudah melimpah, Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) malah tidak optimal, tidak efisien, dan terus saja membuat program yang tidak realistis," ujar Masduki Baedlowi, Wakil Ketua Komisi X DPR, Jumat (31/3).

Pernyataan wakil rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu merupakan salah satu intisari pertemuan para anggota Komisi X DPR pekan lalu, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia tentang anggaran pendidikan dalam APBN 2006.

Dalam putusannya, MK menilai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006-sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1 persen sebagai batas tertinggi-bertentangan dengan undang-undang dasar. Namun, MK menolak permohonan penghentian sementara berlakunya Undang-Undang APBN itu (Kompas, 23/3).

Menurut Masduki, Komisi X mengharapkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kreatif mencari sumber-sumber dana untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan yang tahun ini baru mencapai 9,1 persen dari APBN. Salah satunya adalah mengupayakan penundaan pembayaran utang luar negeri yang jumlahnya sepertiga dari APBN.
"Namun, hal itu akan menjadi ironi jika Depdiknas sendiri tidak punya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran," kata Masduki mengingatkan.

Bagi Komisi X, katanya, kinerja anggaran Depdiknas merupakan pertaruhan dalam memperjuangkan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di luar gaji guru.

Masduki mencatat sejumlah contoh penggunaan anggaran pendidikan yang tidak realistis. Salah satunya adalah ujian nasional (UN). Dengan dalih pemetaan mutu, kegiatan tersebut tetap diselenggarakan pemerintah dengan anggaran sampai di atas Rp 250 miliar dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, langkah itu berhenti sebatas pemetaan tanpa upaya nyata peningkatan mutu.

Meski Komisi X DPR tidak sepakat dengan Depdiknas soal anggaran, hajatan UN tetap jalan. Bahkan, ada rencana pemerintah melebarkan UN dari jenjang SMP dan SMA/MA/SMK ke SD. "Artinya, penghamburan anggaran bakal terus berlanjut," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika menghargai komitmen semua pihak terhadap anggaran pendidikan. Ia mengharapkan pemahaman bersama tentang fokus anggaran tersebut.

Apa yang kami jalankan semua mengacu pada Rencana Strategis Depdiknas terkait dengan pemerataan akses, peningkatan mutu pendidikan, dan pengelolaan urusan pendidikan yang terukur, terencana, dan terintegrasi," katanya.

Tentang ujian nasional, Dodi mengingatkan, hal itu demi memacu peningkatan mutu pendidikan secara nasional. "Tentu saja pendekatan proses tetap kita perhatikan, termasuk pembenahan sistem dan infrastruktur pembelajaran," katanya.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, KOMPAS - Perjuangan gigih berbagai kalangan untuk mengawal pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN patut dihargai demi layanan prima sektor pendidikan. Namun, semangat itu perlu disikapi Departemen Pendidikan Nasional secara positif, dengan membuat rencana penggunaan anggaran yang matang.
"Jangan sampai anggaran sudah melimpah, Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) malah tidak optimal, tidak efisien, dan terus saja membuat program yang tidak realistis," ujar Masduki Baedlowi, Wakil Ketua Komisi X DPR, Jumat (31/3).

Pernyataan wakil rakyat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu merupakan salah satu intisari pertemuan para anggota Komisi X DPR pekan lalu, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Persatuan Guru Republik Indonesia dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia tentang anggaran pendidikan dalam APBN 2006.

Dalam putusannya, MK menilai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN 2006-sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1 persen sebagai batas tertinggi-bertentangan dengan undang-undang dasar. Namun, MK menolak permohonan penghentian sementara berlakunya Undang-Undang APBN itu (Kompas, 23/3).

Menurut Masduki, Komisi X mengharapkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla kreatif mencari sumber-sumber dana untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan yang tahun ini baru mencapai 9,1 persen dari APBN. Salah satunya adalah mengupayakan penundaan pembayaran utang luar negeri yang jumlahnya sepertiga dari APBN.
"Namun, hal itu akan menjadi ironi jika Depdiknas sendiri tidak punya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran," kata Masduki mengingatkan.

Bagi Komisi X, katanya, kinerja anggaran Depdiknas merupakan pertaruhan dalam memperjuangkan pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di luar gaji guru.

Masduki mencatat sejumlah contoh penggunaan anggaran pendidikan yang tidak realistis. Salah satunya adalah ujian nasional (UN). Dengan dalih pemetaan mutu, kegiatan tersebut tetap diselenggarakan pemerintah dengan anggaran sampai di atas Rp 250 miliar dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, langkah itu berhenti sebatas pemetaan tanpa upaya nyata peningkatan mutu.

Meski Komisi X DPR tidak sepakat dengan Depdiknas soal anggaran, hajatan UN tetap jalan. Bahkan, ada rencana pemerintah melebarkan UN dari jenjang SMP dan SMA/MA/SMK ke SD. "Artinya, penghamburan anggaran bakal terus berlanjut," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika menghargai komitmen semua pihak terhadap anggaran pendidikan. Ia mengharapkan pemahaman bersama tentang fokus anggaran tersebut.

Apa yang kami jalankan semua mengacu pada Rencana Strategis Depdiknas terkait dengan pemerataan akses, peningkatan mutu pendidikan, dan pengelolaan urusan pendidikan yang terukur, terencana, dan terintegrasi," katanya.

Tentang ujian nasional, Dodi mengingatkan, hal itu demi memacu peningkatan mutu pendidikan secara nasional. "Tentu saja pendekatan proses tetap kita perhatikan, termasuk pembenahan sistem dan infrastruktur pembelajaran," katanya.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: