Path: Top > Electronics Clipping > ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI > KIMIA, LINGKUNGAN & ENERGI

Penegakan Aturan Udara Bersih Tidak Menyeluruh: Uji Emisi agar Dilakukan pada Kendaraan di Jalan

KOMPAS, Senin, 17 April 2006, Hal.28
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 14:03:02
Oleh : (NAW) , POLBAN
Dibuat : 2006-04-19, dengan 0 file

Keyword : gas buang kendaraan, alat uji emisi

JAKARTA, KOMPAS - Penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara hingga kini tidak menyeluruh, masih pada taraf penindakan perokok di sembarang tempat. Padahal, sumbangan terbesar pencemaran udara bukan dari perokok, melainkan gas buang kendaraan di jalan.
"Pemerintah seharusnya segera menerapkan penegakan aturan bagi pengendara, terutama angkutan umum terlebih dahulu, kemudian pengendara angkutan pribadi," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto, Minggu (16/4).



Kendaraan angkutan umum, menurut Sayogo, disinyalir lebih banyak mengeluarkan asap dengan kualitas di atas ambang batas baku mutu gas buang. Pada akhirnya, pencemaran udara lebih banyak ditimbulkan dari operasionalisasi kendaraan angkutan umum.
"Pemerintah perlu secepatnya menetapkan peraturan untuk menindak pengendara angkutan yang banyak mencemari udara," kata Sayogo.



Uji emisi gas buang di bengkel-bengkel rujukan, lanjut Sayogo, banyak dirasakan membebani masyarakat, ketika hal itu dijadikan sebagai persyaratan mutlak pembayaran pajak kendaraan. Sebab, untuk memperoleh tanda lulus uji emisi dari bengkel-bengkel rujukan dikhawatirkan pula menjadi cara bengkel itu untuk mendapatkan pelanggan.



Sayogo mengusulkan, seandainya pemerintah ingin menegakkan aturan supaya udara bersih dari pencemaran, terutama dari kendaraan, dapat secara langsung dengan menguji kendaraan di lapangan. Setiap kendaraan dijalan yang disinyalir mengeluarkan asap tebal dapat langsung diperiksa melalui alat penguji emisi.
"Pemerintah semestinya memiliki alat uji emisi untuk itu dan disiapkan di lokasi tertentu seperti terminal-terminal angkutan umum," kata Sayogo.



Kendaraan pribadi yang berusia tua dan kurang terawat, lanjut Sayogo, disinyalir juga memberikan kontribusi pencemaran udara yang tinggi. Untuk itu, pemerintah dapat pula menguji emisinya bagi setiap kendaraan seperti itu yang ditemui di jalan.
"Kewajiban memiliki stiker kelulusan uji emisi untuk pembayaran pajak kendaraan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Petugas pemerintah dalam menegakkan aturan supaya udara bersih harus benar-benar menjalankannya di lapangan," kata Sayogo.



Pencemaran udara di Jakarta yang menduduki peringkat tercemar ketiga di antara kota-kota besar di dunia, setelah Mexico City dan Bangkok, sebenarnya ditimbulkan dari pengaruh kemacetan pula. Dengan adanya kemacetan di mana-mana, gas buang kendaraan dari pembakaran yang tidak sempurna menimbulkan kadar emisi yang sangat mencemari udara.



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mengupayakan pola transportasi makro dengan pembenahan angkutan umum.



Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjelaskan, sejak penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 per 6 April hingga Kamis (13/4) sudah terdapat 84 warga yang ditangkap ketika ditemui merokok di tempat-tempat yang dilarang.



Para pelanggar juga dikenai denda Rp 20.000 hingga Rp 50.000 dalam sidang tindak pidana ringan. Warga yang ditangkap pada umunya karena merokok di ruang kerja kantor pemerintahan atau para sopir angkutan umum di jalan.



Tidak dilaporkan bagi pelanggar ketentuan dari para pengelola gedung yang tidak menyediakan tempat khusus merokok. Namun, Sutiyoso menegaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten mengawasi gedung-gedung yang belum menyiapkan ruang khusus merokok.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, KOMPAS - Penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara hingga kini tidak menyeluruh, masih pada taraf penindakan perokok di sembarang tempat. Padahal, sumbangan terbesar pencemaran udara bukan dari perokok, melainkan gas buang kendaraan di jalan.
"Pemerintah seharusnya segera menerapkan penegakan aturan bagi pengendara, terutama angkutan umum terlebih dahulu, kemudian pengendara angkutan pribadi," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto, Minggu (16/4).



Kendaraan angkutan umum, menurut Sayogo, disinyalir lebih banyak mengeluarkan asap dengan kualitas di atas ambang batas baku mutu gas buang. Pada akhirnya, pencemaran udara lebih banyak ditimbulkan dari operasionalisasi kendaraan angkutan umum.
"Pemerintah perlu secepatnya menetapkan peraturan untuk menindak pengendara angkutan yang banyak mencemari udara," kata Sayogo.



Uji emisi gas buang di bengkel-bengkel rujukan, lanjut Sayogo, banyak dirasakan membebani masyarakat, ketika hal itu dijadikan sebagai persyaratan mutlak pembayaran pajak kendaraan. Sebab, untuk memperoleh tanda lulus uji emisi dari bengkel-bengkel rujukan dikhawatirkan pula menjadi cara bengkel itu untuk mendapatkan pelanggan.



Sayogo mengusulkan, seandainya pemerintah ingin menegakkan aturan supaya udara bersih dari pencemaran, terutama dari kendaraan, dapat secara langsung dengan menguji kendaraan di lapangan. Setiap kendaraan dijalan yang disinyalir mengeluarkan asap tebal dapat langsung diperiksa melalui alat penguji emisi.
"Pemerintah semestinya memiliki alat uji emisi untuk itu dan disiapkan di lokasi tertentu seperti terminal-terminal angkutan umum," kata Sayogo.



Kendaraan pribadi yang berusia tua dan kurang terawat, lanjut Sayogo, disinyalir juga memberikan kontribusi pencemaran udara yang tinggi. Untuk itu, pemerintah dapat pula menguji emisinya bagi setiap kendaraan seperti itu yang ditemui di jalan.
"Kewajiban memiliki stiker kelulusan uji emisi untuk pembayaran pajak kendaraan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Petugas pemerintah dalam menegakkan aturan supaya udara bersih harus benar-benar menjalankannya di lapangan," kata Sayogo.



Pencemaran udara di Jakarta yang menduduki peringkat tercemar ketiga di antara kota-kota besar di dunia, setelah Mexico City dan Bangkok, sebenarnya ditimbulkan dari pengaruh kemacetan pula. Dengan adanya kemacetan di mana-mana, gas buang kendaraan dari pembakaran yang tidak sempurna menimbulkan kadar emisi yang sangat mencemari udara.



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini tengah mengupayakan pola transportasi makro dengan pembenahan angkutan umum.



Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjelaskan, sejak penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 per 6 April hingga Kamis (13/4) sudah terdapat 84 warga yang ditangkap ketika ditemui merokok di tempat-tempat yang dilarang.



Para pelanggar juga dikenai denda Rp 20.000 hingga Rp 50.000 dalam sidang tindak pidana ringan. Warga yang ditangkap pada umunya karena merokok di ruang kerja kantor pemerintahan atau para sopir angkutan umum di jalan.



Tidak dilaporkan bagi pelanggar ketentuan dari para pengelola gedung yang tidak menyediakan tempat khusus merokok. Namun, Sutiyoso menegaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten mengawasi gedung-gedung yang belum menyiapkan ruang khusus merokok.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: