Path: Top > Electronics Clipping > ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI > KIMIA, LINGKUNGAN & ENERGI

Produksi Gas Riau Tertunda

KOMPAS, Kamis, 16 Maret 2006, Hal.25
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 14:03:02
Oleh : (NEL/FR), POLBAN
Dibuat : 2006-03-20, dengan 0 file

Keyword : Migas, gas, minyak

PEKANBARU, KOMPAS: Produksi gas alam di Tenayan Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau, tertunda hampir setahun terakhir karena pembebasan lahan belum selesai. Akibatnya, produksi tahap awal lima juta kaki kubik per hari yang dijadwalkan mulai Juli 2005 tidak terealisasi.



Tertundanya produksi gas PT Kalila yang difasilitasi BP Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara ini juga menghambat kinerja Perusahaan Listrik Negara Riau, khususnya Pekanbaru. Gas dari Tenayan itu merupakan sumber energi yang akan digunakan PLN meningkatkan pelayanan.
"Jadwalnya pertengahan tahun lalu mulai produksi, tetapi karena masih banyak urusan lahan dengan pemiliknya, produksi gas yang diharapkan dapat dimaksimal, 30juta kaki kubik per hari ini hingga sekarang belum dapat disalurkan ke PLN," kata Kepala Operasi BP Migas Wilayah Sumbagut Djoko Sudiro, Rabu (15/3).



Gas alam di Tenayan, kata dia, akan terus diproduksi selama cadangan masih ada, dalam rentang waktu 20 tahun. Untuk mengalirkan gas dari Tenayan ke PLN dibutuhkan jaringan pipa 15 kilometer melewati permukiman penduduk, perkebunan, maupun lahan kosong yang berhak milik.



Pembebasan lahan dimulai tahun lalu dan diperkirakan selesai Juli 2006, tepat saat kerja sama pasokan gas dari PT Kalila ke PLN dimulai. Namun, ada lonjakan harga lahan yang jauh di atas nilai jual obyek pajak. Diduga terkait dengan para spekulan.



Sementara itu, suplai bahan bakar minyak ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu kemarin, terhenti sekitar dua jam akibat blokade sekitar 200 warga. Mereka menutup pintu gerbang Depot Pertamina Kota Bitung, menuntut Pertamina keluar dari lokasi itu atau segera membayar ganti rugi tanah mereka menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah 7,7 hektar itu sah milik warga.
"Kami telah cukup bersabar, tetapi kesabaran kami tidak dipedulikan Pertamina," ujar juru bicara keluarga Langelo, salah satu keluarga pemilik tanah.



Menurut catatan, tanah seluas 7,7 hektar yang dikuasai Pertamina itu diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulut tahun 1960 kepada Pertamina tanpa ganti rugi kepada pemiliknya. Pada tingkat kasasi, MA menyatakan penduduk sebagai pemilik lahan yang sah.***

Deskripsi Alternatif :

PEKANBARU, KOMPAS: Produksi gas alam di Tenayan Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau, tertunda hampir setahun terakhir karena pembebasan lahan belum selesai. Akibatnya, produksi tahap awal lima juta kaki kubik per hari yang dijadwalkan mulai Juli 2005 tidak terealisasi.



Tertundanya produksi gas PT Kalila yang difasilitasi BP Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara ini juga menghambat kinerja Perusahaan Listrik Negara Riau, khususnya Pekanbaru. Gas dari Tenayan itu merupakan sumber energi yang akan digunakan PLN meningkatkan pelayanan.
"Jadwalnya pertengahan tahun lalu mulai produksi, tetapi karena masih banyak urusan lahan dengan pemiliknya, produksi gas yang diharapkan dapat dimaksimal, 30juta kaki kubik per hari ini hingga sekarang belum dapat disalurkan ke PLN," kata Kepala Operasi BP Migas Wilayah Sumbagut Djoko Sudiro, Rabu (15/3).



Gas alam di Tenayan, kata dia, akan terus diproduksi selama cadangan masih ada, dalam rentang waktu 20 tahun. Untuk mengalirkan gas dari Tenayan ke PLN dibutuhkan jaringan pipa 15 kilometer melewati permukiman penduduk, perkebunan, maupun lahan kosong yang berhak milik.



Pembebasan lahan dimulai tahun lalu dan diperkirakan selesai Juli 2006, tepat saat kerja sama pasokan gas dari PT Kalila ke PLN dimulai. Namun, ada lonjakan harga lahan yang jauh di atas nilai jual obyek pajak. Diduga terkait dengan para spekulan.



Sementara itu, suplai bahan bakar minyak ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu kemarin, terhenti sekitar dua jam akibat blokade sekitar 200 warga. Mereka menutup pintu gerbang Depot Pertamina Kota Bitung, menuntut Pertamina keluar dari lokasi itu atau segera membayar ganti rugi tanah mereka menyusul turunnya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanah 7,7 hektar itu sah milik warga.
"Kami telah cukup bersabar, tetapi kesabaran kami tidak dipedulikan Pertamina," ujar juru bicara keluarga Langelo, salah satu keluarga pemilik tanah.



Menurut catatan, tanah seluas 7,7 hektar yang dikuasai Pertamina itu diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulut tahun 1960 kepada Pertamina tanpa ganti rugi kepada pemiliknya. Pada tingkat kasasi, MA menyatakan penduduk sebagai pemilik lahan yang sah.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: