Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

Perempuan dalam Pembahasan RUU Kewarganegaraan

KOMPAS, Sabtu, 11 Februari 2006, Hal.56
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:20
Oleh : Ninuk Mardiana Pambudy, POLBAN
Dibuat : 2006-02-17, dengan 0 file

Keyword : Kewarganegaraan, RUU,WNA, WNI

Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan akan diserahkan kepada Panitia Kerja minggu depan.

RUU Kewarganegaraan menjadi salah satu RUU yang menjadi perhatian kelompok perempuan yang bergabung di dalam Jaringan Kerja Prolegnas (program Legislasi Nasional) Pro Perempuan (JKP3) sebab RUU ini sangat menyangkut nasib perempuan dan anak-anak.

Selain RUU Kewarganegaraan, yang menjadi perhatian JKP3 adalah RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pencegahan Perdagangan Orang, RUU Perlindungan Saksi, RUU Kesehatan, RUU KUHP, serta amandemen RUU Perkawinan.

Asas 'ius sanguinis' yang dianut dalam UU Kewarganegaraan 1958 saat ini masih berlaku di Indonesia. Asas yang mengatur kewarganegaraan orang yang lahir di Indonesia mengikuti hubungan kekeluargaan dengan ayahnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Globalisasi semakin memperbesar peluang warga Indonesia menikah dengan orang asing. Perkawinan campuran bukan hanya terjadi pada kelas tertentu di masyarakat seperti anggapan orang selama ini, tetapi semakin merata pada semua lapisan sosial. Contohnya adalah para buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan, karena menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan dengan dia di negara tempatnya bekerja.

Masalah akan timbul, terutama untuk perempuan dan anak-anak, bila perempuan warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan laki-laki warga negara asing (WNA). Peraturan kewarganegaraan mengikuti garis keturunan ayah seperti diatur dalam Pasal 1b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut otomatis akan menyebabkan kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti ayahnya. Kecuali, bila negara asing si ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran itu sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak berkewarganegaraan atau 'stateless'. Dalam hal ini, si ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan mengikuti ibunya.

...................................................................

Begitu juga bila perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki asing dan tinggal di negara asal suami menjadi rentan terhadap kekerasan dari suami sebab hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum negara suami tidak melindungi si istri WNI.

Sedangkan aturan yang ada di UU No 62/1958 adalah bila perempuan WNA menikah dengan laki-laki WNI, maka setahun setelah pernikahan dapat mengajukan menjadi WNI asal melepas WNA-nya dihapus di dalam RUU. Untuk menjadi WNI, dia harus tinggal berturut-turut 15 tahun tanpa putus atau 20 tahun bila terputus.

........................................................................

........................................................................

Deskripsi Alternatif :

Saat ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan akan diserahkan kepada Panitia Kerja minggu depan.

RUU Kewarganegaraan menjadi salah satu RUU yang menjadi perhatian kelompok perempuan yang bergabung di dalam Jaringan Kerja Prolegnas (program Legislasi Nasional) Pro Perempuan (JKP3) sebab RUU ini sangat menyangkut nasib perempuan dan anak-anak.

Selain RUU Kewarganegaraan, yang menjadi perhatian JKP3 adalah RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pencegahan Perdagangan Orang, RUU Perlindungan Saksi, RUU Kesehatan, RUU KUHP, serta amandemen RUU Perkawinan.

Asas 'ius sanguinis' yang dianut dalam UU Kewarganegaraan 1958 saat ini masih berlaku di Indonesia. Asas yang mengatur kewarganegaraan orang yang lahir di Indonesia mengikuti hubungan kekeluargaan dengan ayahnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Globalisasi semakin memperbesar peluang warga Indonesia menikah dengan orang asing. Perkawinan campuran bukan hanya terjadi pada kelas tertentu di masyarakat seperti anggapan orang selama ini, tetapi semakin merata pada semua lapisan sosial. Contohnya adalah para buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik laki-laki maupun perempuan, karena menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan dengan dia di negara tempatnya bekerja.

Masalah akan timbul, terutama untuk perempuan dan anak-anak, bila perempuan warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan laki-laki warga negara asing (WNA). Peraturan kewarganegaraan mengikuti garis keturunan ayah seperti diatur dalam Pasal 1b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut otomatis akan menyebabkan kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti ayahnya. Kecuali, bila negara asing si ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran itu sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak berkewarganegaraan atau 'stateless'. Dalam hal ini, si ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan mengikuti ibunya.

...................................................................

Begitu juga bila perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki asing dan tinggal di negara asal suami menjadi rentan terhadap kekerasan dari suami sebab hukum Indonesia tidak membolehkan kewarganegaraan ganda sehingga hukum negara suami tidak melindungi si istri WNI.

Sedangkan aturan yang ada di UU No 62/1958 adalah bila perempuan WNA menikah dengan laki-laki WNI, maka setahun setelah pernikahan dapat mengajukan menjadi WNI asal melepas WNA-nya dihapus di dalam RUU. Untuk menjadi WNI, dia harus tinggal berturut-turut 15 tahun tanpa putus atau 20 tahun bila terputus.

........................................................................

........................................................................


Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: