Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

Suara Protes Masih Terdengar

TEMPO, NO.6/XXXV/3-9 April 2006, Hal.37
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:24
Oleh : Purwanto, Wahyu Dhyatmika, Olivia S, Yopiandi , POLBAN
Dibuat : 2006-04-04, dengan 0 file

Keyword : Departemen agama, tempat ibadah, Menteri Agama No.9/2006

Wajah Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf sungguh sumringah. Rautmuka Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni pun tak kalah cerahnya. Selasa sore dua pekan lalu, keduanya baru saja keluar dari sebuah pertemuan di kantor Departemen Agama. Inilah rapat untuk menetapkan peraturan bersama dua menteri mengenai pendirian rumah ibadah.

Pertemuan itu dihadiri 10 tokoh agama. Mereka merupakan wakil Persatuan Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Berlangsung selama tiga jam lebih, pertemuan itu selesai pada pukul 14.00. Menurut Maftuh Basyuni, proses penetapan berjalan lancar.
"Peraturan bersama menteri ini diharapkan menjadi undang-undang agar lebih kuat lagi," kata dia.

Aturan bersama itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.9/2006 dan Menteri Dalam Negeri No.8/2006. Isinya berupa pedoman bagi kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan membangun rumah ibadah. Peraturan ini menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/1969, yang selama ini sering diprotes.

Kendati proses penetapan berjalan lancar, pembahasan yang dilakukan sebelumnya sungguhlah alot. Draf peraturan bersama itu dibahas dalam berbagai pertemuan para wakil majelis agama yang berlangsung 10 kali sejak akhir September tahun lalu. Topik yang paling lama diperdebatkan adalah syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah pembahasan yang bertele-tele, akhirnya disepakati: pembangunan rumah ibadah bisa dilakukan jika didukung 100 pemeluknya dan dukungan 70 warga.

Rupanya, hasil akhir masih diprotes oleh kalangan PGI, lalu pemerintah mengubahnya lagi. Itu sebabnya, dalam peraturan bersama yang ditetapkan, syarat peildirian tempat ibadah berubah menjadi: didukung 90 pengguna dan 60 warga sekitarnya. "Saya baru tahu perubahan itu setelah bertanya ke staf Departemen Agama," kata I Nengah Dana, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia.

Para wakil majelis agama tak kuasa menolak perubahan itu. Dalam pertemuan Selasa dua pekan lalu itu, pemerintah mengundang mereka hanya untuk memberikan masukkan. Menurut Nengah Dana, tidak ada pembahasan lagi. "Kami tetap berterima kasih. Setidaknya kami dimintai masukan," ujarnya.

Hanya, setelah peraturan ditetapkan, protes tetap muncul dari 42 anggota parlemen dari berbagai fraksi. Constant Ponggawa dari Fraksi Damai Sejahtera, misalnya, menilai persyaratan pendirian rumah ibadah itu melanggar Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah.

Sebagian tokoh Islam juga masih belum puas. Ketua Umum Nahdlatul Ulama menyatakan aturan itu lebih sulit dilaksanakan. "Ini akan lebih ruwet dibanding aturan lama," kata dia.

Kendati begitu, pemerintah akan tetap melaksanakan peraturan bersama itu. Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman, pemerintah tak mungkin menampung semua kepentingan tiap agama.

Sikap optimistis juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif. Dia yakin pemberlakuan peraturan itu tak akan mengusik kerukunan umat beragama. Soalnya, pengaturan pendirian tempat ibadah juga dilakukan di negara lain. "Setelah sosialisasi, saya yakin peraturan bersama bisa diterima," kata Zaenal.

Begitu pula sikap Ma'rif Amien, salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia menggambarkan, semua pemeluk agama dirugikan oleh peraturan itu. "Tapi, karena sudah menjadi peraturan, kita harus tetap menjalankannya," ujarnya.***

Deskripsi Alternatif :

Wajah Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf sungguh sumringah. Rautmuka Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni pun tak kalah cerahnya. Selasa sore dua pekan lalu, keduanya baru saja keluar dari sebuah pertemuan di kantor Departemen Agama. Inilah rapat untuk menetapkan peraturan bersama dua menteri mengenai pendirian rumah ibadah.

Pertemuan itu dihadiri 10 tokoh agama. Mereka merupakan wakil Persatuan Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Berlangsung selama tiga jam lebih, pertemuan itu selesai pada pukul 14.00. Menurut Maftuh Basyuni, proses penetapan berjalan lancar.
"Peraturan bersama menteri ini diharapkan menjadi undang-undang agar lebih kuat lagi," kata dia.

Aturan bersama itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.9/2006 dan Menteri Dalam Negeri No.8/2006. Isinya berupa pedoman bagi kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama dan membangun rumah ibadah. Peraturan ini menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/1969, yang selama ini sering diprotes.

Kendati proses penetapan berjalan lancar, pembahasan yang dilakukan sebelumnya sungguhlah alot. Draf peraturan bersama itu dibahas dalam berbagai pertemuan para wakil majelis agama yang berlangsung 10 kali sejak akhir September tahun lalu. Topik yang paling lama diperdebatkan adalah syarat-syarat untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah pembahasan yang bertele-tele, akhirnya disepakati: pembangunan rumah ibadah bisa dilakukan jika didukung 100 pemeluknya dan dukungan 70 warga.

Rupanya, hasil akhir masih diprotes oleh kalangan PGI, lalu pemerintah mengubahnya lagi. Itu sebabnya, dalam peraturan bersama yang ditetapkan, syarat peildirian tempat ibadah berubah menjadi: didukung 90 pengguna dan 60 warga sekitarnya. "Saya baru tahu perubahan itu setelah bertanya ke staf Departemen Agama," kata I Nengah Dana, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia.

Para wakil majelis agama tak kuasa menolak perubahan itu. Dalam pertemuan Selasa dua pekan lalu itu, pemerintah mengundang mereka hanya untuk memberikan masukkan. Menurut Nengah Dana, tidak ada pembahasan lagi. "Kami tetap berterima kasih. Setidaknya kami dimintai masukan," ujarnya.

Hanya, setelah peraturan ditetapkan, protes tetap muncul dari 42 anggota parlemen dari berbagai fraksi. Constant Ponggawa dari Fraksi Damai Sejahtera, misalnya, menilai persyaratan pendirian rumah ibadah itu melanggar Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah.

Sebagian tokoh Islam juga masih belum puas. Ketua Umum Nahdlatul Ulama menyatakan aturan itu lebih sulit dilaksanakan. "Ini akan lebih ruwet dibanding aturan lama," kata dia.

Kendati begitu, pemerintah akan tetap melaksanakan peraturan bersama itu. Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman, pemerintah tak mungkin menampung semua kepentingan tiap agama.

Sikap optimistis juga disampaikan Wakil Ketua DPR, Zaenal Ma'arif. Dia yakin pemberlakuan peraturan itu tak akan mengusik kerukunan umat beragama. Soalnya, pengaturan pendirian tempat ibadah juga dilakukan di negara lain. "Setelah sosialisasi, saya yakin peraturan bersama bisa diterima," kata Zaenal.

Begitu pula sikap Ma'rif Amien, salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia menggambarkan, semua pemeluk agama dirugikan oleh peraturan itu. "Tapi, karena sudah menjadi peraturan, kita harus tetap menjalankannya," ujarnya.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: