Path: Top > Electronics Clipping > BISNIS DAN EKONOMI

Perbankan, Waspadai Perjanjian Gadai Saham, Harus Ada Perlindungan Hukum bagi Pembeli

KOMPAS, Senin, 5 Juni 2006, Hal.19
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 13:46:07
Oleh : (TAV), POLBAN
Dibuat : 2006-06-06, dengan 0 file

Keyword : penggadaian saham, kolateral, jatuh tempo

JAKARTA, KOMPAS : Perbankan harus mewaspadai penggadaian saham sebagai bentuk jaminan dari debitor. Apabila di kemudian hari bank terpaksa menjual bagian saham yang dijaminkan itu, maka diperlukan juga perlindungan hukum bagi pihak pembeli saham tersebut.


Demikian pengamat hukum perbankan Prajoto akhir pekan lalu di Jakarta. "Perjanjian gadai saham merupakan faktor kunci dalam proses penyaluran kredit ke dunia usaha. Apabila debitor gagal membayar kredit, maka perjanjian tersebut adalah pelindung bagi bank bila di kemudian hari akan menjual kembali bagian saham yang dijaminkan itu," katanya.


Dia menjelaskan, ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan atau kolateral.
"Kolateral itulah yang akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, apalagi setelah dihapusnya fasilitas likuiditas Bank Indonesia. Kualitas kolateral itu pula yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitor tersebut di kemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran," kata Prajoto.


Hal yang menjadi masalah, lanjut Prajoto, apabila debitor gagal bayar dan kemudian bank menjual jaminan dari debitor tersebut. Akan tetapi karena tidak ada kepastian hukum, maka di kemudian hari debitor tersebut mengajukan gugatan kepada pihak yang membeli jaminan karena merasa masih berhak atas jaminan itu.



Terjadi di Indonesia



Kasus sengketa gadai saham ini pernah terjadi di Indonesia, yakni yang menyangkut sebuah entitas bisnis pertambangan, di mana bagian saham dari salah satu pemilik bak kuasa atas pertambangan itu digadaikan sebagai jaminan kredit kepada salah satu bank asing di luar negeri.


Saat si pemilik saham gagal bayar pada saat jatuh tempo, maka pihak bank memutuskan untuk menjual bagian saham tersebut kepada salah satu pembeli di Indonesia. Merasa dirugikan dan diperlakukan secara sepihak oleh bank tersebut, pengusaha itu justru mengajukan gugatan kepada bank bersangkutan dan si pembeli saham.
"Nah ini kan artinya harus ada perlindungan hukum juga bagi pembeli bagian saham yang dijual bank. Mengingat saham tersebut sudah merupakan hak bank untuk menjual jaminan debitor yang gagal bayar. Sebab bank juga punya kewajiban bagi para nasabah yang menyimpan dana pihak ketiga yang kemudian digunakan sebagai dana pemberian kredit," katanya.


Prajoto mengatakan, hakikatnya proses penggadaian saham tersebut harus dilakukan secara terbuka. "Dalam perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank bisa langsung melakukan lelang atas aset yang dijaminkan jika debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai tenggat yang ditentukan," tutur Prajoto.



Tidak ada konspirasi



Menurut dia, dirinya yakin bank tidak mungkin melakukan konspirasi dengan pembeli. Kenapa begitu? Karena bank berkepentingan mendapatkan tingkat pengembalian utang yang setinggi mungkin.
"Nah, tidak heran kalau untuk menghindari besarnya kredit bermasalah kalangan perbankan akan berencana membentuk daftar hitam debitor-debitor nakal. Diharapkan pemerintah bisa mengerti langkah bank-bank dalam menyusun daftar hitam debitor nakal ini. Sebab, kalau sudah ketahuan di bank lain debitornya bandel, kenapa harus diberikan kredit lagi," ungkapnya.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, KOMPAS : Perbankan harus mewaspadai penggadaian saham sebagai bentuk jaminan dari debitor. Apabila di kemudian hari bank terpaksa menjual bagian saham yang dijaminkan itu, maka diperlukan juga perlindungan hukum bagi pihak pembeli saham tersebut.


Demikian pengamat hukum perbankan Prajoto akhir pekan lalu di Jakarta. "Perjanjian gadai saham merupakan faktor kunci dalam proses penyaluran kredit ke dunia usaha. Apabila debitor gagal membayar kredit, maka perjanjian tersebut adalah pelindung bagi bank bila di kemudian hari akan menjual kembali bagian saham yang dijaminkan itu," katanya.


Dia menjelaskan, ketika sebuah bank memutuskan memberi kredit kepada nasabahnya, maka sudah sewajarnya bagi bank tersebut meminta jaminan atau kolateral.
"Kolateral itulah yang akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, apalagi setelah dihapusnya fasilitas likuiditas Bank Indonesia. Kualitas kolateral itu pula yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitor tersebut di kemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran," kata Prajoto.


Hal yang menjadi masalah, lanjut Prajoto, apabila debitor gagal bayar dan kemudian bank menjual jaminan dari debitor tersebut. Akan tetapi karena tidak ada kepastian hukum, maka di kemudian hari debitor tersebut mengajukan gugatan kepada pihak yang membeli jaminan karena merasa masih berhak atas jaminan itu.



Terjadi di Indonesia



Kasus sengketa gadai saham ini pernah terjadi di Indonesia, yakni yang menyangkut sebuah entitas bisnis pertambangan, di mana bagian saham dari salah satu pemilik bak kuasa atas pertambangan itu digadaikan sebagai jaminan kredit kepada salah satu bank asing di luar negeri.


Saat si pemilik saham gagal bayar pada saat jatuh tempo, maka pihak bank memutuskan untuk menjual bagian saham tersebut kepada salah satu pembeli di Indonesia. Merasa dirugikan dan diperlakukan secara sepihak oleh bank tersebut, pengusaha itu justru mengajukan gugatan kepada bank bersangkutan dan si pembeli saham.
"Nah ini kan artinya harus ada perlindungan hukum juga bagi pembeli bagian saham yang dijual bank. Mengingat saham tersebut sudah merupakan hak bank untuk menjual jaminan debitor yang gagal bayar. Sebab bank juga punya kewajiban bagi para nasabah yang menyimpan dana pihak ketiga yang kemudian digunakan sebagai dana pemberian kredit," katanya.


Prajoto mengatakan, hakikatnya proses penggadaian saham tersebut harus dilakukan secara terbuka. "Dalam perjanjian pemberian kredit selalu ada pernyataan bahwa bank bisa langsung melakukan lelang atas aset yang dijaminkan jika debitor tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai tenggat yang ditentukan," tutur Prajoto.



Tidak ada konspirasi



Menurut dia, dirinya yakin bank tidak mungkin melakukan konspirasi dengan pembeli. Kenapa begitu? Karena bank berkepentingan mendapatkan tingkat pengembalian utang yang setinggi mungkin.
"Nah, tidak heran kalau untuk menghindari besarnya kredit bermasalah kalangan perbankan akan berencana membentuk daftar hitam debitor-debitor nakal. Diharapkan pemerintah bisa mengerti langkah bank-bank dalam menyusun daftar hitam debitor nakal ini. Sebab, kalau sudah ketahuan di bank lain debitornya bandel, kenapa harus diberikan kredit lagi," ungkapnya.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: