Path: Top > Electronics Clipping > HUKUM

Pasal-Pasal Penyulut Amarah

TEMPO, No.6/XXXV/3-9 April 2006_82
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2012-02-18 15:07:24
Oleh : (Tempo), POLBAN
Dibuat : 2006-04-04, dengan 0 file

Keyword : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan, kontroversial, pasal-pasal

Dari 193 pasal Naskah Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal kontroversial, di antaranya:


Pasal 35

(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja (dalam revisi, ayat ini dihapus).


Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.


Kontroversl revisi Pasal 59

(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan;

(6) Dalam hal hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya PKWT yang disebabkan karena pekerja/ buruh melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja maka pekerja/buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/buruh yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upah yang seharusnya diterima sampai berakhirnya PKWT.


Pasal 155

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.


Kontroversl revisi Pasal 155:

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.

(4) Pengusaha yang melakukan skorsing sebagaimana pada ayat 3 wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6 bulan.


Pasal 156

(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.

g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.

h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.

i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.

(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah dst.

h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

a. dst.

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.


Kontroversl revisl Pasal 156:

(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena pajak.

(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah;

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dst.

g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah.

(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah

b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst.

e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah.

(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi: a.dst.

c. penggantian perumahan sebesar 10% bagi pekerja/buruh yang mendapatkan fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan dan perawatan sebesar 5% dari uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja bagi pekerja/ buruh yang di-PHK yang mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.


Pasal 158

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau milik perusahaan dst. s/d poin j.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

a. pekerja/ buruh tertangkap tangan;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat pihak berwajib dst.

(Catatan: pasal ini tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena kesalahan berat tersebut merupakan bagian dari hukum pidana).


Kontroversl revisi :

Kesalahan berat diberlakukan kembali Pasal167 (menyangkut kompensasi pensiun)

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha dst s/d ayat 5.


Kontroversl Pasal 167 (dalam revisi, pasal ini dicabut).***

Deskripsi Alternatif :

Dari 193 pasal Naskah Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat beberapa pasal kontroversial, di antaranya:


Pasal 35

(ayat 3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja (dalam revisi, ayat ini dihapus).


Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan yang pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.


Kontroversl revisi Pasal 59

(1) yang dilakukan atas dasar jangka waktu, dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan;

(6) Dalam hal hubungan kerja diakhiri sebelum berakhirnya PKWT yang disebabkan karena pekerja/ buruh melanggar ketentuan di dalam perjanjian kerja maka pekerja/buruh tidak berhak atas santunan dan pekerja/buruh yang bersangkutan wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha sebesar upah yang seharusnya diterima sampai berakhirnya PKWT.


Pasal 155

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.


Kontroversl revisi Pasal 155:

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.

(4) Pengusaha yang melakukan skorsing sebagaimana pada ayat 3 wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh selama-lamanya 6 bulan.


Pasal 156

(1)Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(3) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja 1 tahun, 1 bulan upah dst.

g. masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.

h. masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.

i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 kali upah.

(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah dst.

h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:

a. dst.

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.


Kontroversl revisl Pasal 156:

(2) Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan pesangon adalah pekerja/buruh yang mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena pajak.

(3) Perhitungan upah pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit sebagai berikut:

a. masa kerja lebih dari 3 bulan tapi kurang 1 tahun, 1 bulan upah;

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah dst.

g. masa kerja 6 tahun atau lebih, 7 bulan upah.

(4) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 5 tahun tetapi kurang dari 10 tahun, 2 bulan upah

b. masa kerja 10 tahun tetapi kurang dari 15 tahun, 3 bulan upah dst.

e. masa kerja 25 tahun atau lebih, 6 bulan upah.

(5) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana di maksud ayat 1 meliputi: a.dst.

c. penggantian perumahan sebesar 10% bagi pekerja/buruh yang mendapatkan fasilitas atau tunjangan perumahan serta penggantian pengobatan dan perawatan sebesar 5% dari uang pesangon/atau uang penghargaan masa kerja bagi pekerja/ buruh yang di-PHK yang mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja.


Pasal 158

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat, sebagai berikut:

a. melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau milik perusahaan dst. s/d poin j.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

a. pekerja/ buruh tertangkap tangan;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;

c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat pihak berwajib dst.

(Catatan: pasal ini tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi karena kesalahan berat tersebut merupakan bagian dari hukum pidana).


Kontroversl revisi :

Kesalahan berat diberlakukan kembali Pasal167 (menyangkut kompensasi pensiun)

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha dst s/d ayat 5.


Kontroversl Pasal 167 (dalam revisi, pasal ini dicabut).***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: