Path: Top > Karya Tulis Berdasarkan Subjek Ilmu > Teknik Sipil > FORUM_TEKNIK > Vol.30,_No.2,_Mei_2006

Kajian Kemungkinan Penerapan Kadaster Laut Untuk Pertanian Laut di Indonesia Studi kasus : Pulau Seribu

FORUM TEKNIK, Vol.30, No.2, Mei 2006, hal.61-72
Journal from JBPTPPOLBAN / 2013-06-21 16:25:29
Oleh : 1.Haryono, 2.Sri Narni, POLBAN
Dibuat : 2006-09-06, dengan 0 file

Keyword : marine cadastre, marine aqua cultural plantation

Di dalam penelitian ini akan dilakukan model penerapan kadaster laut untuk pertanian laut yang nantinya diharapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat bagi persil yang ada di laut. Hal ini sangat perlu untuk menjamin kepastian hukum di laut. Sebab pada masa depan akan banyak kegiatan yang berada di laut seperti budidaya rumput laut. Hal seperti itu memerlukan lahan yang berada di laut, jadi nantinya terdapat kapling di laut. Agar kepastian hukum dapat dijamin, maka kapling di laut itu perlu diberi sertifikat. Disinilah perlunya penerapan kadaster laut di Indonesia, khususnya untuk pertanian laut (marine aquaculture). Sebagai daerah penelitian dipilih Pulau Seribu, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena terdapat kegiatan pertanian laut seperti ditanamnya rumput laut oleh masyarakat sekitar. Untuk kajian ini digunakan bahan atau data yang meliputi Peta Laut dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kertas, compact disk, alat tulis kantor, cartridge/tinta printer. Analisis dilakukan dengan melihat aspek hukum dan aspek teknis dari kadaster laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa kadaster laut dapat diimplementasikan di Indonesia. Juga kadaster laut perlu diimplementasikan pada pertanian laut seperti rumput laut. Dengan adanya sertifikat lahan rumput laut, maka rumput laut itu dapat dipelihara dengan lebih baik.

Deskripsi Alternatif :

Di dalam penelitian ini akan dilakukan model penerapan kadaster laut untuk pertanian laut yang nantinya diharapkan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat bagi persil yang ada di laut. Hal ini sangat perlu untuk menjamin kepastian hukum di laut. Sebab pada masa depan akan banyak kegiatan yang berada di laut seperti budidaya rumput laut. Hal seperti itu memerlukan lahan yang berada di laut, jadi nantinya terdapat kapling di laut. Agar kepastian hukum dapat dijamin, maka kapling di laut itu perlu diberi sertifikat. Disinilah perlunya penerapan kadaster laut di Indonesia, khususnya untuk pertanian laut (marine aquaculture). Sebagai daerah penelitian dipilih Pulau Seribu, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena terdapat kegiatan pertanian laut seperti ditanamnya rumput laut oleh masyarakat sekitar. Untuk kajian ini digunakan bahan atau data yang meliputi Peta Laut dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kertas, compact disk, alat tulis kantor, cartridge/tinta printer. Analisis dilakukan dengan melihat aspek hukum dan aspek teknis dari kadaster laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa kadaster laut dapat diimplementasikan di Indonesia. Juga kadaster laut perlu diimplementasikan pada pertanian laut seperti rumput laut. Dengan adanya sertifikat lahan rumput laut, maka rumput laut itu dapat dipelihara dengan lebih baik.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: