Path: Top > Karya Tulis Ilmiah Tenaga Pendidik POLBAN di Terbitan Institusi Lain > Yackob Astor

Konstruksi Integrasi Unsur-Unsur Pemanfaatan Laut Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Kadaster Kelautan

Proceeding from JBPTPPOLBAN / 2018-03-13 07:35:34
Oleh : Yackob Astor ; Widyo Nugroho Sulasdi ; Hendriatiningsih ; Dwi Wisayantono (yackobastor@polban.ac.id)
Dibuat : 2018-03-13, dengan 1 file

Keyword : right, restriction, responsibility, asas keterpaduan, asa kepastian hukum, networked government

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah darat,13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2013) dengan garis pantai sepanjang 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2013) menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang lebih banyak dibandingkan dengan sumber daya alam di darat. Kondisi potensi sumber daya laut ini dipandang sebagai peluang Indonesia sebagai negara berkembang untuk membangun keunggulan dibidang pesisir dan kelautan. Tetapi selama 69 tahun bangsa ini merdeka, sektor kelautan ternyata belum dapat menunjukkan sebagai sektor yang dapat diunggulkan oleh bangsa dan diandalkan oleh rakyat Indonesia. Berdasarkan studi pustaka, ternyata masalah utama yang terjadi di laut Indonesia salah satunya adalah penentuan dan penetapan batas-batas di laut (marine boundaries). Belum adanya kepastian batas-batas kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan ruang laut secara kelembagaan (sektoral), daerah serta penyelenggaraan pengelolaan laut di wilayah Indonesia bagian timur yang lebih sering dihadapkan pada eksistensi pengelolaan laut secara adat (ulayat laut) menyebabkan tumpang tindih klaim (overlapping claim) wilayah laut yang dapat memicu konflik sengketa batas wilayah laut antar daerah, sektor maupun adat.Tulisan ini membahas mengenai konsep konstruksi integrasi unsur-unsur pemanfaatan laut wilayah Indonesia. Konsep integrasi unsur-unsur pemanfaatan laut dapat dibangun menggunakan unsur-unsur kadaster (right, restriction, responsibility), asas keterpaduan dan kepastian hukum yang tercantum di dalam UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan UU No.27 Tahun 2007 yang baru saja diamandemen oleh UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Deskripsi Alternatif :

.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
Organisasi
Nama KontakHelmi Purwanti
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorhelmi.purwanti@polban.ac.id
E-mail CKOhelmi.purwanti@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • , Editor: Idayu Gemalia

Download...