GDL

JAKARTA: Pemerintah segera mengumumkan tender tujuh proyek pembangkit listrik swasta (independent power producer /IPP) pada pekan depan. Ketujuh proyek ini diharapkan PT PLN dapat menghemat Rp12 triliun pada 2007.
"Pada minggu depan kami akan umumkan tender tujuh proyek pembangkit IPP berbahan bakar gas dan batu bara dengan total kapasitas 3.000 megawatt (MW)," kata Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM Yogo Pratomo, seusai rapat dengar pendapat dengan rim teknis TDL, Kamis malam (16 Maret).



Dari tujuh pembangkit listrik swasta ini, kata Yogo, satu diantaranya menggunakan bahan bakar gas yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara yang lainnya berbahan bakar batu bara, yang akan dibangun di Pulau Jawa, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara.



Yogo menuturkan ketujuh pembangkit swasta tersebut diharapkan mulai beroperasi sekitar awal 2007. Pengoperasian pembangkit itu diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1 juta kiloliter per tahun. "Kita minta kepada PLN agar proses pembangunan ketujuh IPP ini tidak boleh lebih dari satu tahun," ujarnya.



Sementara itu, tiga pembangkit PLN yang sudah beroperasi sejak 1998 yakni PLTGU Muara Tawar, PLTGU Grati, dan PLTGU Tambak Lorok, akan memperoleh kepastian pasokan gas pada awal tahun depan.
"Pasokan gas ke pembangkit Muara Tawar, Tambak Lorok, dan Grati akan mulai masuk pada awal 2007. Kami sudah membentuk tim teknis yang melibatkan Pertamina, PLN, Ditjen Migas, Ditjen LPE, dan PGN," papanya.




Bernilai Rp12 trlliun




Yogo mengatakan dengan mengalirnya suplai gas ke ketiga pembangkit tersebut pada 2007 dan akan beroperasinya tujuh pembangkit swasta ini, maka pada tahun depan PLN dapat menghemat biaya operasional sebesar Rp 12 triliun. "Kami berharap biaya Rp 12 triliun sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak muncul lagi di tahun depan."



Mengenai pemberian marjin sebesar 1,5% dari total biaya pokok penyediaan (BPP) listrik bagi PLN, menurut Yogo, jumlah tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Marjin tersebut, jelasnya, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga BBM di masa mendatang.



Namun, diakui dirinya belum mengetahui apakah besaran marjin tersebut bisa diterima oleh pemerintah atau tidak. Pemberian marjin ini, tambahnya, merupakan hal yang biasa dalam sebuah perusahaan.
"Itu adalah usulan yang disepakati oleh tim teknis. Tim teknis bekarja berdasarkan kesepakatan. Angka marjin 1,5% adalah angka yang dianggap wajar untuk saat ini mengingat harga BBM sulit diprediksi."***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark