GDL

JAKARTA, KOMPAS: Keinginan untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pembangunan ekonomi, terjebak pada berbagai kepentingan jangka pendek yang dianggap mendesak.

Iptek bahkan dikait-kaitkan dengan kontribusinya dalam mengatasi konflik dan mempertahankan negara kesatuan. Padahal kontribusi Iptek kepada masyarakat bersifat jangka panjang sehingga pada tahap awal harus ditopang oleh pembiayaan negara. Komitmen itu tidak ada dalam pemerintahan saat ini.

Demikian persoalan yang mengemuka dalam diskusi panel Kompas dengan tema Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi, di Jakarta, Selasa (18/4).

Diskusi yang dibuka Pemimpin Redaksi Harian Kompas Suryopratomo dengan moderator Yohanes Surya, menghadirkan pembicara Wakil Ketua LIPI Lukman Hakim, Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Sangkot Marzuki, Peneliti Ilmu Sosial LIPI Thung Julan, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, dan Kepala Pusdiklat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Nadirah.


Budaya Iptek


Dalam diskusi panel itu para panelis mengemukakan bahwa strategi besar kebijakan nasional dalam bidang Iptek tidak harus dirumuskan secara formal. Akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan budaya Iptek atau keilmuan dalam lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat luas.

Strategi besar kebijakan nasional dalam bidang Iptek juga tidak akan muncul tanpa adanya kepemimpinan yang memiliki Visi Iptek dengan posisi tawar yang tinggi dan terbentuk jaringan kelompok-kelompok inti para peneliti. "Saya sependapat, pressure dari media massa diperlukan, agar budaya Iptek itu bisa memengaruhi kebijakan pemerintah, kalangan pengusaha swasta, industri, dan masyarakat luas," kata Wardiman, sebagaimana juga disepakati Lukman Hakim dan Sangkot Marzuki.

Menurut Lukman, keberpihakan pada Iptek saat ini masih kurang. Bila dikemukakan bahwa anggaran riset diserahkan pada sektor masing-masing, kenyataannya dana yang dialokasikan untuk riset hanya dalam hitungan miliar, sementara dana yang diperoleh departemen triliunan rupiah. Anggaran untuk riset sebagian besar terserap untuk upah. "Gaji yang diterima peneliti yang menciptakan sinyal pintu kereta api sama dengan gaji yang diterima penjaga pintu kereta."

Sangkot Marzuki menilai, kebijakan Iptek di Indonesia dibangun dari asumsi-asumsi yang salah, seperti jumlah ilmuwan dan peneliti sudah cukup banyak dan terlalu banyak penelitian ilmu dasar yang tidak ada aplikasinya. Semua dianggap beres, bila keterkaitan antara penelitian dengan dunia industri diperluas.

Persoalannya data yang menyangkut jumlah peneliti bukanlah angka riil tetapi. hanya dihitung jumlah kepalanya saja. Pengembangan ilmu dasar juga tidak banyak bila dilihat dari publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah. Apalagi, sejak tahun 1980-an, Indonesia terisolir dari jurnal ilmiah internasional.

Indonesia, kata Thung Julan, sebenarnya memiliki stok ilmuwan dan peneliti yang cukup banyak. Akan tetapi mereka tersebar di mana-mana dan sebagian besar berada di luar sistem. Andai kata berada di dalam sistem, mereka tidak berbunyi karena berada di bawah pimpinannya. Karena itu, kata Thung, perlu dibuat terobosan dengan mengumpulkan orang-orang pandai itu dalam komite-komite untuk merumuskan dan membuat program strategis Iptek.

Wardiman Djojonegoro berpendapat, tidak ada solusi yang bisa mengobati semua masalah. Untuk memajukan Iptek perlu dipecahkan bersama-sama dengan mengembangkan sumber daya, laboratorium, sekaligus "bahan bakar" untuk melaksanakan penelitian. Sampai kini tidak ada strategi besar dalam kebijakan penelitian nasional. Andai pun Iptek mendapat tempat dalam UU Pembangunan Jangka Panjang Nasional, rumusannya akan kalah dengan instrumen demokrasi lima tahunan.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark