GDL

An Evaluation of The Application of PSAP No. 07 on Fixed Asset Accounting and Its Implication on The Enhancement of The Quality of The Financial Statement of West Java Province Government (LKPD TA 2006 – 2010)

Tugas Akhir, 031 / 2012 / AMP
Undergraduate Theses from JBPTPPOLBAN / 2018-09-03 15:05:53
Oleh : Ridlwan Hidayat - 08625023 (readone77@gmail.com)
Dibuat : 2014-05-26, dengan 4 file

Keyword : Akuntansi Aset Tetap, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini Wajar Dengan Pengecualian
Subjek : Fixed Assets Accounting, Financial Statement of the Government of West Java Province, Report of the Results of RI BPK Inspection, Financial Statement of Regional Government, Qualified Opinion

Selama kurun 5 (lima) tahun berturut-turut, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dikecualikan, yang salah satunya adalah permasalahan aset tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permasalahan aset tetap merupakan permasalahan yang hampir tiap tahun muncul di LHP BPK RI. Permasalahan aset tetap tersebut disebabkan terdapatnya perbedaan nilai yang tercantum dalam neraca dengan daftar aset dan terdapatnya aset tetap yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya secara fisik maupun dokumen yang dapat menjelaskan keberadaan aset tetap tersebut, sehingga menjadi catatan yang dikecualikan dalam penilaian opini BPK. Dalam menyusun laporan keuangannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara umum sudah menerapkan hampir sepenuhnya pengelolaan aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Hanya penyusutan (depreciation) dan penilaian kembali (revaluation) aset tetap serta belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap yang belum diterapkan karena tidak adanya kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan penyusutan dan tidak diperkenankannya penilaian kembali oleh PSAP No. 07 paragraf 58. Sedangkan belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap baru diatur pada Tahun 2011. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyebabkan tidak tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI dan yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset tetap tersebut. Dengan bantuan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk di evaluasi, penelitian ini mencoba mencari permasalahan dan upaya pemecahan yang seharusnya dilakukan. Selain dilakukan observarsi dan wawancara mendalam yang tidak terstruktur guna lebih menekankan pada analisis deskriftifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya pengelolaan aset yang kurang profesional pada unit kecil entitas akuntansi, lemahnya komitmen organisasi dalam menginventarisir aset tetap dan kualitas SDM pengurus barang yang kurang memadai. Sedangkan hasil dari uji hubungan dan pengaruh jumlah aset tetap dengan total aset menunjukkan arah positif dan sangat signifikan. Jika permasalahan aset tetap tidak dikelola secara profesional, maka semua itu akan berimplikasi pada baik buruknya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kata kunci: Akuntansi Aset Tetap, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, opini Wajar Dengan Pengecualian.

Deskripsi Alternatif :

For a time period of 5 (five) years consecutively, Financial Statements of the Government of West Java Province received a Qualified Opinion from Republic of Indonesia BPK West Java Province Representative. It was due to the exclusion of some problems, one of which was the problem of fixed assets in West Java Province Government sphere. The problem of Fixed Assets has been one that emerges nearly each year in LHP of RI BPK. The Fixed Assets problem emerged because there were differences in values contained in balance and the assets list and there were those fixed assets the existence of which was untraceable physically or in documentation that could explain the existence of such fixed assets, thus they became the notes that were excluded from the valuation of BPK opinion. In preparing its financial statement, the government of West Java Province has generally applied nearly completely the management of fixed assets based on Governmental Accounting Standards in PSAP Number 07 on Fixed Assets Accounting. Only depreciation and revaluation of fixed assets and those expenditures that were capitalized into fixed assets that have not been applied yet because there was no governmental policy to implement depreciation and because revaluation is disallowed by PSAP No. 07 paragraph 58. Meanwhile, the expenditures capitalized into fixed assets were regulated in year 2011. The objective of this research was to see how the management of fixed assets of West Java Province Government that caused qualified opinion from RI BPK was not achieved and became a problem in the management of fixed assets. With an aid of secondary data in a form of Financial Statement of the Government of West Java Province and a Report of the Results of Inspection by RI BPK to be evaluated, this research tried to seek problems and solutions to take. In addition, observation and indept unstructured interview were conducted to emphasize further on its descriptive analysis. The findings of research showed that there still existed less than professional management at small units of accounting entities, the weak commitment of organization in the inventory of fixed assets, and the insufficient quality of human resource of properties administrators. Meanwhile, the test results of relationship and influence of the amount of fixed assets and total assets showed a positive, highly significant direction. If the problems of fixed assets were not managed professionally, then it would has an implication on the goodness or badness of the quality of Financial Statement of the Government of West Java Province. Keywords: Fixed Assets Accounting, Financial Statement of the Government of West Java Province, Report of the Results of RI BPK Inspection, Financial Statement of Regional Government, Qualified Opinion

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Properti	Nilai Properti
ID Publisher	JBPTPPOLBAN
Organisasi
Nama Kontak	Erlin Arvelina
Alamat	Jl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
Kota	Bandung
Daerah	Jawa Barat
Negara	Indonesia
Telepon	022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax	022 201 3889
E-mail Administrator	erlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKO	erlin.arvelina@polban.ac.id