Print ...

Kontributor...

  • Editor:

Path: Top > Electronics Clipping > BISNIS DAN EKONOMI

Asuransi Syariah Minta Insentif Pajak

BISNIS INDONESIA, Senin, 17 April 2006, Hal.B3
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 13:46:07
Oleh : BISNIS INDONESIA, POLBAN
Dibuat : 2006-04-18, dengan 0 file

Keyword : koreksi fiskal, kredit pajak, asuransi syariah

JAKARTA: Setelah perbankan syariah meminta insentif pajak dengan membatalkan tagihan PPN atas transaksi murabahah, kini giliran kalangan asuransi syariah meminta insentif serupa terkait zakat.


Direktur Operasi dan Investasi Reasuransi International Indonesia (Relndo) Widyawati mengatakan status zakat dalam penghitungan pajak atas asuransi syariah perlu diubah, dari beban pengurang pajak menjadi pengurang pajak.
"Sekarang zakat masih menjadi koreksi fiskal negatif. Kami berharap pemerintah bisa menetapkannya sebagai kredit pajak, sehingga bisa mengurangi beban pajak terhadap industri asuransi syariah," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.


Dengan skema kredit pajak, tambah dia, PPh (pajak Penghasilan) Badan atas laba asuransi syariah (30%) dapat terkurangi oleh zakat (sebesar 2,5%), sehingga beban perpajakan atas perusahaan asuransi syariah menjadi lebih ringan.


Kondisi itu, tambah dia, sangat diperlukan untuk menggenjot perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dibandingkan total premi konvensional yang mencapai Rp40 triliun, premi asuransi syariah masih kurang 1%.


Dia berharap pemerintah bersedia mengubah ketentuan itu untuk insentif dunia asuransi syariah. Proses pengubahan itu, lanjut dia, tak akan memakan waktu dan proses lama mengingat ketentuan tersebut memiliki kekuatan rendah.
"Saat itu hanya ditetapkan dengan SK [surat keputusan] Dirjen [pajak] saja, jadi seharusnya ditinjau lagi," ujarnya. Secara terpisah, David Syamsi Manajer Akuntansi Divis Syariah Relndo mengatakan jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (kredit pajak), maka beban PPh perusahaan asuransi syariah bisa lebih ringan Rp2 millar.


Selama ini dengan zakat menjadi beban pengurang pajak, industri asuransi syariah bisa terkena PPh sebesar Rp29,25 miliar (dari laba bersih Rp100 miliar). Sementara jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, maka PPh yang dikenakan hanya sebesar Rp27,5 miliar.
"Itu dengan asumsi laba Rp100 miliar. Kalau labanya lebih besar, tentu insentif itu manfaatnya lebih besar," jelasnya.


Dia mengatakan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesiaa (AASI) sudah mengajukan usulan tersebut kepada Pansus RUU Perpajakan.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA: Setelah perbankan syariah meminta insentif pajak dengan membatalkan tagihan PPN atas transaksi murabahah, kini giliran kalangan asuransi syariah meminta insentif serupa terkait zakat.


Direktur Operasi dan Investasi Reasuransi International Indonesia (Relndo) Widyawati mengatakan status zakat dalam penghitungan pajak atas asuransi syariah perlu diubah, dari beban pengurang pajak menjadi pengurang pajak.
"Sekarang zakat masih menjadi koreksi fiskal negatif. Kami berharap pemerintah bisa menetapkannya sebagai kredit pajak, sehingga bisa mengurangi beban pajak terhadap industri asuransi syariah," ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu.


Dengan skema kredit pajak, tambah dia, PPh (pajak Penghasilan) Badan atas laba asuransi syariah (30%) dapat terkurangi oleh zakat (sebesar 2,5%), sehingga beban perpajakan atas perusahaan asuransi syariah menjadi lebih ringan.


Kondisi itu, tambah dia, sangat diperlukan untuk menggenjot perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Dibandingkan total premi konvensional yang mencapai Rp40 triliun, premi asuransi syariah masih kurang 1%.


Dia berharap pemerintah bersedia mengubah ketentuan itu untuk insentif dunia asuransi syariah. Proses pengubahan itu, lanjut dia, tak akan memakan waktu dan proses lama mengingat ketentuan tersebut memiliki kekuatan rendah.
"Saat itu hanya ditetapkan dengan SK [surat keputusan] Dirjen [pajak] saja, jadi seharusnya ditinjau lagi," ujarnya. Secara terpisah, David Syamsi Manajer Akuntansi Divis Syariah Relndo mengatakan jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (kredit pajak), maka beban PPh perusahaan asuransi syariah bisa lebih ringan Rp2 millar.


Selama ini dengan zakat menjadi beban pengurang pajak, industri asuransi syariah bisa terkena PPh sebesar Rp29,25 miliar (dari laba bersih Rp100 miliar). Sementara jika zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak, maka PPh yang dikenakan hanya sebesar Rp27,5 miliar.
"Itu dengan asumsi laba Rp100 miliar. Kalau labanya lebih besar, tentu insentif itu manfaatnya lebih besar," jelasnya.


Dia mengatakan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesiaa (AASI) sudah mengajukan usulan tersebut kepada Pansus RUU Perpajakan.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id