Path: Top > Electronics Clipping > BISNIS DAN EKONOMI

Cuti Kerja demi SPT

KOMPAS, Jumat, 31 Maret 2006, Hal. 21
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 13:46:07
Oleh : (DAY) , POLBAN
Dibuat : 2006-04-04, dengan 0 file

Keyword : surat pemberitahuan tahunan

Sejumlah pengguna jalan di Bundaran Hotel Indonesia bersemangat menerima bunga dan booklet pajak yang dibagikan artis Nova Eliza pada suatu siang, pekan lalu. Beragam bentuk kampanye perpajakan memang gencar menjelang jatuh tempo pelaporan pajak penghasilan melalui surat pemberitahuan tahunan akhir tahun ini.


Akan tetapi, di tengah gencarnya kampanye perpajakan, masih banyak masyarakat pembayar pajak yang kesulitan menghitung pajak, mengisi berkas laporan, bahkan tidak memahami adanya kewajiban pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT).
"Kalau bukan karena ikut kursus pengisian SPT, enggak bakal saya bisa ngisi," kata Agatha, karyawati sebuah perusahaan yang sempat mengikuti pelatihan cara mengisi SPT di kantornya. Beberapa istilah dalam formulir SPT dikeluhkan karena tidak disertai penjelasan sehingga membingungkan wajib pajak untuk mengisinya.


Meskipun tahun pajak 2005 berakhir pada 31 Desember lalu, tetapi kehebohan penyerahan SPT baru memuncak pada saat-saat terakhir menjelang jatuh tempo pelaporan, yakni akhir bulan Maret ini. Untuk menampung pembayar pajak yang melimpah pada pekan terakhir itu, tenda-tenda besar yang biasa dipakai untuk pesta-bahkan dipasang di halaman kantor-kantor pelayanan pajak (KPP).


Padahal menyerahkan SPT pada pekan terakhir kadang menimbulkan masalah, seperti yang dialami Kristanto, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kristanto mengeluhkan perusahaan tempatnya bekerja yang selalu memberikan keterangan bukti perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan karyawannya pada bulan Maret. Akibatnya, pengisian SPT oleh karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) kerap dilakukan terburu-buru.
"Apalagi saya mesti menggabungkan pendapatan dari perusahaan dengan pendapatan lain. Ketika diserahkan ke kantor pajak, ternyata dinyatakan ada kekurangan dalam perhitungan, terpaksa saya buru-buru lagi membetulkannya karena waktunya sudah mepet," kata Kristanto.


Kristanto sempat kewalahan karena penerapan pola perhitungan pajak progresif yang tidak dipahaminya. Penghasilan yang diperolehnya dari perusahaan tempatnya bekerja sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena berstatus karyawan, setiap tahun Kristanto menyerahkan SPT ke kantor pajak dengan selisih nihil.


Akan tetapi, tahun 2005 lalu Kristanto mendapat tambahan penghasilan dari perusahaan lain bernilai total Rp 30 juta setahun. Walaupun masing-masing pendapatan itu sudah dipotong pajak oleh perusahaan, ternyata ketika digabungkan mencapai batas kena pajak progresif serta mesti dihitung ulang.
"Saya dapat penghasilan tambahan Rp 30 juta, tetapi juga harus nambah bayar pajak Rp 11 juta dari yang biasanya nihil. Baru tahu kalau cara menghitungnya begitu," kata Kristanto. Kristanto terpaksa bolak-balik ke kantor pajak untuk membenahi SPT dan membayar kekurangan pembayaran pajak.


Lain lagi cerita Djody. Karyawan sebuah perusahaan di Cengkareng, Jakarta Barat, ini mesti mengambil cuti kerja dan menyiapkan mental untuk menyerahkan SPT ke kantor pajak. Djody mendapat kiriman NPWP pada tahun 2001 lalu. Namun, ia dikategorikan sebagai wajib pajak yang memiliki usaha dan dikirimi formulir 1770 untuk pengisian SPT orang pribadi yang memiliki usaha, bukan formulir 1770 S untuk orang pribadi yang berstatus karyawan.


Karena merasa sebagai karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak oleh perusahaan tempatnya bekerja, Djody sempat mengira tidak perlu menghiraukan ketentuan pengisian SPT tersebut. Namun, gencarnya kampanye pajak tahun ini membuatnya memberanikan diri menyerahkan SPT.
"Sebenarnya takut kena masalah karena tidak mengisi SPT pada tahun-tahun lalu, tetapi sebagai karyawan dengan pendapatan langsung dipotong pajak, saya kan enggak berutang pajak," kata Djody yang memilih ke KPP pada hari terakhir, Jumat ini.


Menyerahkan SPT ke kantor pajak bukan perkara gampang bagi Djody, karena ia juga terpaksa mengambil cuti satu hari kerja. Ia tinggal di Serpong, Tangerang, bekerja di Cengkareng, Jakarta Barat, dan mesti menyerahkan SPT di KPP Jatinegara, Jakarta Timur.


Djody memang terdaftar sebagai penduduk Jatinegara, menyatu dengan orang tuanya yang tinggal di kawasan itu. Ia memilih cuti karena waktu kerja setengah hari habis untuk menempuh jarak pulang pergi dari rumah ke Jatinegara dan kembali ke kantor.


Djody bukan satu-satunya orang yang mengambil cuti kerja untuk menyerahkan SPT. Di bawah tenda besar yang terpasang di halaman KPP Kebayoran Lama, misalnya, sejumlah karyawan memperbincangkan alasan mereka mengambil cuti kerja demi menyerahkan SPT. Selain jam kerja terpangkas karena harus antre di kantor pajak, ada pula yang memilih cuti karena stress berurusan dengan kantor pajak.
"Saya enggak biasa ngurus pajak, takutnya enggak ada masalah tapi dicari-cariin masalah, bisa apa kami. Jadi butuh persiapan mental. Daripada balik ke kantor sudah siang dan capai, mending sekalian cuti," kata Hendi, salah seorang warga yang ikut antre di bawah tenda itu.***

Deskripsi Alternatif :

Sejumlah pengguna jalan di Bundaran Hotel Indonesia bersemangat menerima bunga dan booklet pajak yang dibagikan artis Nova Eliza pada suatu siang, pekan lalu. Beragam bentuk kampanye perpajakan memang gencar menjelang jatuh tempo pelaporan pajak penghasilan melalui surat pemberitahuan tahunan akhir tahun ini.


Akan tetapi, di tengah gencarnya kampanye perpajakan, masih banyak masyarakat pembayar pajak yang kesulitan menghitung pajak, mengisi berkas laporan, bahkan tidak memahami adanya kewajiban pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT).
"Kalau bukan karena ikut kursus pengisian SPT, enggak bakal saya bisa ngisi," kata Agatha, karyawati sebuah perusahaan yang sempat mengikuti pelatihan cara mengisi SPT di kantornya. Beberapa istilah dalam formulir SPT dikeluhkan karena tidak disertai penjelasan sehingga membingungkan wajib pajak untuk mengisinya.


Meskipun tahun pajak 2005 berakhir pada 31 Desember lalu, tetapi kehebohan penyerahan SPT baru memuncak pada saat-saat terakhir menjelang jatuh tempo pelaporan, yakni akhir bulan Maret ini. Untuk menampung pembayar pajak yang melimpah pada pekan terakhir itu, tenda-tenda besar yang biasa dipakai untuk pesta-bahkan dipasang di halaman kantor-kantor pelayanan pajak (KPP).


Padahal menyerahkan SPT pada pekan terakhir kadang menimbulkan masalah, seperti yang dialami Kristanto, warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kristanto mengeluhkan perusahaan tempatnya bekerja yang selalu memberikan keterangan bukti perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan karyawannya pada bulan Maret. Akibatnya, pengisian SPT oleh karyawan yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) kerap dilakukan terburu-buru.
"Apalagi saya mesti menggabungkan pendapatan dari perusahaan dengan pendapatan lain. Ketika diserahkan ke kantor pajak, ternyata dinyatakan ada kekurangan dalam perhitungan, terpaksa saya buru-buru lagi membetulkannya karena waktunya sudah mepet," kata Kristanto.


Kristanto sempat kewalahan karena penerapan pola perhitungan pajak progresif yang tidak dipahaminya. Penghasilan yang diperolehnya dari perusahaan tempatnya bekerja sudah dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena berstatus karyawan, setiap tahun Kristanto menyerahkan SPT ke kantor pajak dengan selisih nihil.


Akan tetapi, tahun 2005 lalu Kristanto mendapat tambahan penghasilan dari perusahaan lain bernilai total Rp 30 juta setahun. Walaupun masing-masing pendapatan itu sudah dipotong pajak oleh perusahaan, ternyata ketika digabungkan mencapai batas kena pajak progresif serta mesti dihitung ulang.
"Saya dapat penghasilan tambahan Rp 30 juta, tetapi juga harus nambah bayar pajak Rp 11 juta dari yang biasanya nihil. Baru tahu kalau cara menghitungnya begitu," kata Kristanto. Kristanto terpaksa bolak-balik ke kantor pajak untuk membenahi SPT dan membayar kekurangan pembayaran pajak.


Lain lagi cerita Djody. Karyawan sebuah perusahaan di Cengkareng, Jakarta Barat, ini mesti mengambil cuti kerja dan menyiapkan mental untuk menyerahkan SPT ke kantor pajak. Djody mendapat kiriman NPWP pada tahun 2001 lalu. Namun, ia dikategorikan sebagai wajib pajak yang memiliki usaha dan dikirimi formulir 1770 untuk pengisian SPT orang pribadi yang memiliki usaha, bukan formulir 1770 S untuk orang pribadi yang berstatus karyawan.


Karena merasa sebagai karyawan yang penghasilannya sudah dipotong pajak oleh perusahaan tempatnya bekerja, Djody sempat mengira tidak perlu menghiraukan ketentuan pengisian SPT tersebut. Namun, gencarnya kampanye pajak tahun ini membuatnya memberanikan diri menyerahkan SPT.
"Sebenarnya takut kena masalah karena tidak mengisi SPT pada tahun-tahun lalu, tetapi sebagai karyawan dengan pendapatan langsung dipotong pajak, saya kan enggak berutang pajak," kata Djody yang memilih ke KPP pada hari terakhir, Jumat ini.


Menyerahkan SPT ke kantor pajak bukan perkara gampang bagi Djody, karena ia juga terpaksa mengambil cuti satu hari kerja. Ia tinggal di Serpong, Tangerang, bekerja di Cengkareng, Jakarta Barat, dan mesti menyerahkan SPT di KPP Jatinegara, Jakarta Timur.


Djody memang terdaftar sebagai penduduk Jatinegara, menyatu dengan orang tuanya yang tinggal di kawasan itu. Ia memilih cuti karena waktu kerja setengah hari habis untuk menempuh jarak pulang pergi dari rumah ke Jatinegara dan kembali ke kantor.


Djody bukan satu-satunya orang yang mengambil cuti kerja untuk menyerahkan SPT. Di bawah tenda besar yang terpasang di halaman KPP Kebayoran Lama, misalnya, sejumlah karyawan memperbincangkan alasan mereka mengambil cuti kerja demi menyerahkan SPT. Selain jam kerja terpangkas karena harus antre di kantor pajak, ada pula yang memilih cuti karena stress berurusan dengan kantor pajak.
"Saya enggak biasa ngurus pajak, takutnya enggak ada masalah tapi dicari-cariin masalah, bisa apa kami. Jadi butuh persiapan mental. Daripada balik ke kantor sudah siang dan capai, mending sekalian cuti," kata Hendi, salah seorang warga yang ikut antre di bawah tenda itu.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: