GDL

Saat ini pemerintah berniat mengurangi konsumsi minyak tanah di masyarakat dan mengalihkannya ke gas elpiji. Untuk mempercepat program konversi itu, kompor minyak tanah bakal ditarik untuk digantikan dengan kompor gas elpiji mulai tahun 2007. Langkah itu diharapkan dapat mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak yang terlalu berat bagi kantong pemerintah. Kebijakan itu membingungkan masyarakat. Program itu dikeluarkan tak lama setelah pemerintah gencar mengampanyekan soal energi alternatif batu bara untuk kebutuhan rumah tangga.



Sejumlah perajin kompor briket batu bara di Palembang, Sumatera Selatan, tidak habis pikir, kenapa kebijakan pemerintah selalu berubah-ubah. Sebagian perajin telah disertakan dalam pengadaan kompor briket batu bara dan bekerja keras membuat desain kompor briket yang efisien. Beberapa perajin membuat ratusan stok kompor briket dan kebanjiran pesanan dari instansi pemerintah.



Kliwon (48), perajin kompor briket batu bara di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Palembang, mengaku memproduksi dan menjual sekitar 240 kompor briket batu bara per bulan. Kompor dijual dengan harga Rp25.000- Rp70.000 per buah.
"Untuk memenuhi permintaan kompor briket, kami dibantu lima pekerja, kadang lebih saat ramai. Kalau program briket batu bara untuk rumah tangga dihapus, bagaimana dengan nasib usaha ini? Pasti banyak orang kehilangan pekerjaan," kata Kliwon.



Rencana mengurangi minyak tanah dan kompornya juga disesalkan perajin kompor minyak tanah. Iwan (27), perajin kompor di Talang Putri, menilai kebijakan itu mengancam industri rakyat yang telah dirintis selama puluhan tahun dan melibatkan banyak pekerja. Saat ini dia memproduksi sekitar 100 kompor per bulan untuk dipasarkan di Palembang dan sekitarnya.
"Kalau industri kompor tutup karena tidak ada pembeli, usaha kami pasti terpukul," kata Iwan. Dia berharap pemerintah mau mempertimbangkan kelangsungan usaha rakyat kecil sebelum mengambil keputusan penting karena berdampak hingga ke masyarakat bawah.



lndustri kompor di kawasan Talang Putri, Palembang, bisa menjadi contoh usaha rakyat yang terseok akibat kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Tahun 1990, ada sekitar 20 perajin kompor di kawasan itu. Jumlah itu terus menyusut seiring dengan harga minyak tanah yang meningkat dan kuota minyak bersubsidi yang dikurangi.
"Saat ini tinggal tiga perajin kompor yang masih aktif berproduksi. Yang lain sudah berguguran sejak beberapa tahun lalu. Kalau kompor minyak tanah diganti kompor gas elpiji, situasinya tambah parah," kata Karno (45), salah seorang perajin kompor yang berhenti akibat pasarnya menyusut.



Sebagian besar masyarakat di Palembang belum mengetahui rencana pemerintah untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Jika program itu dipaksakan, masyarakat bawah yang berkantong tipis bakal kesulitan memenuhinya. Masalahnya, modal awal tinggi, yakni harga kompor Rp250.000 dan tabung gas Rp250.000 per tabung. Untuk selanjutnya harus menyediakan uang Rp55.000 untuk membeli gas seberat 12 kg per bulan.
"Kami tidak punya uang untuk menggunakan elpiji, kecuali kalau pemerintah mau membantu menyediakan kompor dan tabung gas gratis buat masyarakat," kata Parti (28), warga Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang.



Pemilik pangkalan dan penjual minyak minyak tanah keliling jelas berkeberatan dengan konversi itu. Maklum, program tersebut mengancam usaha yang dirintis selama bertahun-tahun. Arifin, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu II, mengaku sudah merintis usahanya sejak tahun 1996.



Saat ini usaha Arifin pun sudah terseok akibat jatah minyak dari Pertamina terus dikurangi. Awal tahun 2006 ini, dia masih mendapat pasokan 30.000 liter per bulan. Jatah itu dikurangi menjadi 25.000 liter per bulan sejak Februari dan saat ini tinggal 20.000 liter per bulan.



Warsono (55), penjual minyak tanah eceran dengan gerobak, juga merasa terancam. Lelaki itu berjualan gerobak minyak tanah sejak tahun 1978 dengan penghasilan sekitar Rp500.000 sampai Rp600.000 per bulan. Penghasilan itulah yang selama ini diandalkan untuk menghidupi keempat anaknya.



Program konversi minyak tanah ke gas elpiji membingungkan dan memberatkan masyarakat, sekaligus mengancam kelangsungan industri kecil. Di tengah situasi ekonomi sulit dan lapangan kerja sempit, pemerintah dituntut arif dalam mengeluarkan kebijakan.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark