Path: Top > Electronics Clipping > BISNIS DAN EKONOMI

Pembebasan PPN Avtur Penerbangan Melanggar UU

KOMPAS, Sabtu, 1 April 2006, Hal.18
Clipping from JBPTPPOLBAN / 2013-12-16 13:46:07
Oleh : (OIN/OTW) , POLBAN
Dibuat : 2006-04-05, dengan 0 file

Keyword : pajak pertambahan nilai, avtur

JAKARTA, KOMPAS - Pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN atas bahan bakar avtur yang dikonsumsi pada jalur penerbangan dalam negeri akan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN. Dalam undang-undang itu disebutkan seluruh barang yang dikonsumsi di dalam negeri dikenai PPN.


Direktur PPN Ditjen Pajak Syarifuddin Alsyah mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (31/3). Menurut Syarifuddin, saat ini seluruh bahan bakar dikenai pajak, termasuk bensin dan solar. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah membebaskan avtur dari PPN.
"Semua terkena PPN, masak avtur dibebaskan. Apa dasarnya membebaskan itu?" ujarnya.


Alasan yang dikemukakan maskapai penerbangan bahwa di luar negeri tidak ada pengenaan PPN atas avtur, menurut Syarifuddin, Indonesia telah menerapkan hal yang sama, yakni membebaskah PPN atas avtur yang digunakan di luar wilayah kepaheanan. Pemerintah hanya menerapkan PPN atas avtur yang digunakan di dalam negeri karena sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000.
"PPN atas avtur yang digunakan dalam penerbangan langsung ke luar negeri memang dibebaskan, namun penerbangan di dalam negeri masih kami kenai. Misalnya, ada penerbangan dari Singapura ke Sidney, namun mengisi avtur terlebih dahulu di Jakarta, maskapai itu tidak terkena PPN karena penerbangan ke luar negeri. Pokoknya kalau konsumsinya dipakai di dalam negeri akan kena UU PPN. Jadi kalau ingin membebaskan PPN avtur harus diubah dulu undang-undangnya," kata Syarifuddin.


Dirjen Pajak Hadi Poemomo berkilah, dirinya belum menerima permohonan untuk membebaskan PPN atas avtur. "Kami harus duduk bersama dan membahasnya terlebih dahulu. Nanti tinggal tunggu hasilnya."



Tidak ada aturannya



Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Tengku Burhanuddin mengatakan, di negara mana pun tidak ada yang namanya pajak untuk pembelian bahan bakar. "Bahkan dalam aturan penerbangan internasional pun ditegaskan bahwa penerbangan tidak boleh dikenai pajak pertambahan nilai. Di Indonesia, selain PPN avtur, tiket pesawat pun kena PPN," kata Tengku.


Kondisi ini sangat membebani industri penerbangan nasional, terutama dalam mengbadapi persaingan dengan maskapai asing. "Kami memang belum secara resmi menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan pengenaan PPN. Tetap kami sudah berulang kali meminta pencabutan PPN ke Menteri Keuangan melalui Menteri Perhubungan," ujar Tengku.


Inaca mengakui, maskapai nasional belum siap berkompetisi. Karena itu, pemerintah agar tidak membuka izin usaha penerbangan baru. Selain itu, juga melakukan penutupan beberapa kota untuk penerbangan tarif murah 2 maskapai asing, seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Denpasar.***

Deskripsi Alternatif :

JAKARTA, KOMPAS - Pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN atas bahan bakar avtur yang dikonsumsi pada jalur penerbangan dalam negeri akan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN. Dalam undang-undang itu disebutkan seluruh barang yang dikonsumsi di dalam negeri dikenai PPN.


Direktur PPN Ditjen Pajak Syarifuddin Alsyah mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (31/3). Menurut Syarifuddin, saat ini seluruh bahan bakar dikenai pajak, termasuk bensin dan solar. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah membebaskan avtur dari PPN.
"Semua terkena PPN, masak avtur dibebaskan. Apa dasarnya membebaskan itu?" ujarnya.


Alasan yang dikemukakan maskapai penerbangan bahwa di luar negeri tidak ada pengenaan PPN atas avtur, menurut Syarifuddin, Indonesia telah menerapkan hal yang sama, yakni membebaskah PPN atas avtur yang digunakan di luar wilayah kepaheanan. Pemerintah hanya menerapkan PPN atas avtur yang digunakan di dalam negeri karena sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000.
"PPN atas avtur yang digunakan dalam penerbangan langsung ke luar negeri memang dibebaskan, namun penerbangan di dalam negeri masih kami kenai. Misalnya, ada penerbangan dari Singapura ke Sidney, namun mengisi avtur terlebih dahulu di Jakarta, maskapai itu tidak terkena PPN karena penerbangan ke luar negeri. Pokoknya kalau konsumsinya dipakai di dalam negeri akan kena UU PPN. Jadi kalau ingin membebaskan PPN avtur harus diubah dulu undang-undangnya," kata Syarifuddin.


Dirjen Pajak Hadi Poemomo berkilah, dirinya belum menerima permohonan untuk membebaskan PPN atas avtur. "Kami harus duduk bersama dan membahasnya terlebih dahulu. Nanti tinggal tunggu hasilnya."



Tidak ada aturannya



Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) Tengku Burhanuddin mengatakan, di negara mana pun tidak ada yang namanya pajak untuk pembelian bahan bakar. "Bahkan dalam aturan penerbangan internasional pun ditegaskan bahwa penerbangan tidak boleh dikenai pajak pertambahan nilai. Di Indonesia, selain PPN avtur, tiket pesawat pun kena PPN," kata Tengku.


Kondisi ini sangat membebani industri penerbangan nasional, terutama dalam mengbadapi persaingan dengan maskapai asing. "Kami memang belum secara resmi menyampaikan surat ke Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan pengenaan PPN. Tetap kami sudah berulang kali meminta pencabutan PPN ke Menteri Keuangan melalui Menteri Perhubungan," ujar Tengku.


Inaca mengakui, maskapai nasional belum siap berkompetisi. Karena itu, pemerintah agar tidak membuka izin usaha penerbangan baru. Selain itu, juga melakukan penutupan beberapa kota untuk penerbangan tarif murah 2 maskapai asing, seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Denpasar.***

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

PropertiNilai Properti
ID PublisherJBPTPPOLBAN
OrganisasiPOLBAN
Nama KontakErlin Arvelina
AlamatJl. Trsn. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga
KotaBandung
DaerahJawa Barat
NegaraIndonesia
Telepon022 201 3789 ext. 168, 169, 239
Fax022 201 3889
E-mail Administratorerlin.arvelina@polban.ac.id
E-mail CKOerlin.arvelina@polban.ac.id

Print ...

Kontributor...

  • Editor: